Tidak Percaya lagi Menteri Kesehatan, FDPKKB Layangkan Somasi Ketiga

FORUM Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa (FDPKKB) menyatakan sikap tidak percaya lagi dengan Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan (Menkes) dengan mengeluarkan somasi ketiga. Hal ini dilakukan atas pernyataan Budi Gunadi yang menyebut bahwa biaya pengurusan surat izin praktik (SIP) dokter mahal pada acara Public Hearing RUU Kesehatan beberapa waktu lalu. 

"Ini kelaziman yang akhir dari tahap somasi kami membubuhkan. Kami memasukan di somasi akhir ini dan kami meredaksikant kami tidak mempercayai lagi orang yang nomor satu di Kementerian Kesehatan itu. Tentu tanpa ada subtansinya karena di suratnya itu saya menjelaskan somasi satu, dua, dan tiga. Ini tentu saja sebagai seorang pejabat menteri sudah pantas kami mengambil konklusi sementara kami menyatakan tidak mempercayai akan kedudukan beliau ini dan nanti akan diperjelas oleh lawyer," ucap salah satu anggota FDPKKB dr. H. NAazrial Nazar, Sp. B., FINACS, K., M.H.Kes., pada Selasa (11/4) kepada media di Kedai Tjikini.

Sebelumnya, FDPKKB melayangkan somasi sebanyak dua kali secara bertahap. Somasi pertama pada 28 Maret 2023 dan somasi kedua pada 3 April 2023. Sedangkan somasi yang ketiga jatuh pada hari ini 11 April 2023.

Baca juga: Belajar Ilmu Jurnalistik dari Jurnalis Media Indonesia

Menurut Kuasa Hukum FDPKKB, Muhammad Joni, pernyataan dari Menteri Kesehatan tersebut keliru dan tidaklah benar.
"Ini yang membuat tidak nyaman para dokter. Hal itu dianggap sebagai sebab harga obat mahal dan karena itu rakyat menderita. Di sinilah rasa kehormatan dan reputasi dokter terusik karena dianggap menjadi faktor yang secara kausalitas menyebabkan harga obat naik. Selain itu harga Rp6 juta STR tidak benar dan keliru dalam permintaannya karena sudah dibantah sendiri oleh Konsil kedokteran Inodnesia dan ada bantahan dari Ketua Umum PB IDI saat public hearing hal yang tidak benar ini menjadi konsumsi publik karena sudah menyenggol hakiki profesi kedokteran sehingga kami mengajukan somasi satu, dua, dan tiga," ucapnya.

Joni menambahkan setelah dilayangkan somasi kedua, Menkes menunjuk pengacara dan meminta bisa bertemu untuk berdiskusi langsung. "Kami tidak meminta bertemu. Kami minta Menkes mengklarifikasi ucapannya apa benar atau keliru. Bila keliru, segera buat pernyataan keliru bernarasi," ujarnya.

Baca juga: Waspada, Peneliti Harvard Ungkap Kualitas Udara Buruk Sebabkan Demensia

Joni juga mengingatkan kepada Menteri Kesehatan (menkes) agar memberikan jawaban dan tanggapan tertulis karena itu baginya hal yang wajar dan perlu disampaikan kepada media. Joni melanjutkan bahwa apabila somasi ketiga atau terakhir ini tidak mendapat tanggakan yang adekuat, mereka akan melanjutkan ke proses hukum. "Apabila Menkes tidak memberikan jawabannya, klien kami mencanangkan segala upaya hukum baik perdata maupun pidana. Kami juga akan melakukan hak-hak hukum yang diberikan undang-undang untuk melindungi hak konstitusinya," kata dia. Terkait somasi tersebut, pada 3 April 2023, Budi telah mengajak forum untuk berdiskusi membahas persoalan yang ditujukan kepadanya.

"Tanpa mengurangi rasa hormat, saya beriktikad baik ingin mengajak Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan untuk berdiskusi, mengklarifikasi persoalan sebagaimana yang tertuang dalam surat somasi," ujar Budi di Jakarta, Kamis, 6 April 2023.

Joni menyebutkan bahwa somasi ini selain penting bagi masyarakat juga penting untuk Menteri Kesehatan. "Hal ini penting justru untuk menteri kesehatan agar meredakan situasi. Secara psikologis, secara sosial ini harus dipertamakan. Karena ini kan bisa berkembang kepada pertanyaan-pertanyaan spekulatif. Jadi ini jalan yang sangat moderat bagi kita untuk menyelesaikan soal, bukan mencari soal-soal," pungkasnya. (Z-2)