Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pemerintah kecolongan lagi soal kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak. Ia menilai, ditemukannya kasus baru GGAPA menandakan pemerintah tak serius.
"Bahwa selama ini penanganan serta pengusutan kasus tersebut belum sampai ke akar-akarnya. Jika memang penyebab kasus baru ini adalah cemaran obat lagi, maka kita tidak bisa membayangkan berapa banyak obat tercemar yang beredar," kata Netty.
Netty Aher mengatakan, pihaknya sejak awal sudah meminta pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut secara tuntas kasus gangguan ginjal akut. Politisi Fraksi PKS ini menyebut harus ada evaluasi menyeluruh dan tuntas, baik dari sisi pengawasan obat maupun fungsi lembaga-lembaga terkait.
"Evaluasi menyeluruh ini mendesak dilakukan agar tidak ada lagi kasus serupa yang menelan korban. Bisa jadi ada kesalahan sistemik yang harus segera dibenahi terkait peredaran obat tersebut," katanya.
Baca juga : Komisi VI DPR: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji
Selanjutnya, Netty juga meminta agar lembaga pemerintah yang berwenang tidak lepas tangan dan berani untuk bertangung jawab.
"Lembaga pemerintah yang berwenang tidak boleh lepas tanggung jawab. Bukankah lembaga terkait sudah dibekali tupoksi dan anggaran untuk mencegah hal semacam itu terjadi?" tambahnya.
Sementara itu, Polri kata Netty harus menuntaskan penyelidikan secara transparan dan akurat.
"Tuntaskan penyelidikan, jangan setengah-setengah, dan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus diproses dan ditindak sesuai hukum," pungkas Politisi dapil Jawa Barat VIII ini. (RO/OL-7)
Kasus gagal ginjal kronik yang membutuhkan cuci darah di RSHS jumlahnya mencapai 10-20 anak per bulan
PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan gugatan class action kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang terdampak pada anak-anak
Produsen farmasi disebut harus ikut bertanggung jawab atas kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).
Korban gagal ginjal akut progresif atipikal yang telah sembuh atau masih menjalani proses pengobatan dan rehabilitasi medis diberikan santunan sebesar Rp60 juta.
HAMPIR dua tahun kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) mencuat ke publik, pemerintah minta maaf dan memberikan bantuan kepada korban.
Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir mengaku miris melihat sikap pemerintah yang kurang memberikan perhatian kepada warga negaranya yang menjadi korban obat sirup beracun.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved