Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FINALISASI biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) Tahun 2023 diharapkan bisa dilakukan segera untuk memberi kepastian kepada masyarakat. Sebab, ibadah haji bukan hanya soal dana, tapi juga kemampuan fisik dan pemahaman bekal manasik.
"Kita berharap agar Bipih ini bisa segera difinalisasi agar bisa langsung disosialisasikan ke masyarakat. Agar masyarakat bisa mempersiapkan," kata Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj, Minggu (5/2).
Seperti diketahui, Kementerian Agama mengusulkan rerata Bipih Tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata bipih yang mencapai Rp98.893.909,11. Dibanding dengan tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp514.888,02.
Menurut Komnas, apabila biaya seperti yang diajukan Kemenag, maka masyarakat perlu alokasi yang lebih longgar. Sebaliknya apabila DPR tidak segera menyepakati Bipih, maka waktu pelunasan jamaah akan semakin sempit.
Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan pihaknya masih mencari solusi kenaikan besaran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M.
Terkait dengan pelayanan penyelenggaraan haji, lanjutnya, Kemenag sudah bertemu berbagai pihak termasuk syarikah yang akan melayani seluruh jemaah haji dunia.
"Kita akan berdiskusi bagaimana rasionalisasi haji bisa dilakukan agar kenaikan biaya haji seperti yang terjadi pada tahun 2022 bisa diantisipasi lebih awal. Poinnya adalah dalam satu bulan ke depan kita berharap situasi semakin. Konsep berhaji itu adalah istitha'ah atau seseorang yang memiliki bekal secara finansial," tandas Hilman. (H-2)
Asphirasi berupaya melakukan penguatan sektor hulu industri haji dan umraH
Pansus angket pengawasan dinilai akan layu sebelum berkembang
Yandri Susanto menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2024 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya
Sejumlah jemaah ditengarai mengalami gejala demensia saat ditemukan petugas haji lupa arah jalan pulang.
Pun hingga saat pelunasan haji Erna masih diliputi keraguan dan tetap tidak yakin mampu melunasinya. Sebab pada saat bersamaan dia harus membayar biaya kuliah kedua anaknya yang cukup besar.
Pemerintah Arab Saudi menargetkan sebanyak 241 ribu visa jemaah haji Indonesia dapat segera dirampungkan.
BPKH tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
MENTERI Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan akan mengikuti kesepakatan DPR yang menyetujui diadakannya panitia khusus (pansus) haji.
Menteri Agama pada 13 Maret 2024, Menteri Agama mengubah komposisi pembagian kuota haji menjadi 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus.
Pengelolaan masa tunggu ibadah haji membutuhkan strategi yang komprehensif dan kolaborasi berbagai pihak.
Dalam ketentuan baru telah tercantum besaran nominal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan Bipih di 13 embarkasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved