Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
REKTOR Universitas Tarumanagara (Untar) Agustinus Purna Irawan menilai penyelenggaraan Anugerah Diktiristek 2022, yang digelar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek mestinya ada kesetaraan bersama insan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
"Agar ada kesetaraan dan perhatian ke PTS sebagai aset bangsa juga, tidak hanya lebih banyak diperuntukan ke PTN, Kesetaraan saya kira penting, untuk membangun budaya saling menghargai dan mendukung. Apalagi nama kementerian pendidikan juga kebudayaan dan, ristek," papar Agustinus Purna Irawan disela sela Gathering Untar dengan kalangan Jurnalis di Jakarta, Sabtu (17/12)
Dia menyarankan, apresiasi PTS pada Anugerah Diktiristek sebaiknya diperluas dan lebih merata.
Agustinus mencontohkan, anugerah humas dalam penghargaan tersebut diberikan kepada PTN Berbadan Hukum (BH), PTN Badan Layanan Umum (BLU), PTN Satker, hingga Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dalam berbagai kategori. Sedangka kategori humas untuk PTS hanya di media sosial.
"Anugerah humas untuk PTN itu mulai dari PTNBH, BLU, Satker, dan LLDikti itu terdiri dari beberapa kategori dalam satu penghargaan. Namun untuk PTS, cuma satu, yaitu bidang media sosial. Semestinya mungkin disamakan. Kalau mereka, PTN punya kategori ini, PTS semestinya juga ada" ujar Agustinus
Dikatakan, Anugerah Diktiristek tersebut terdapat kategori insan humas level PTN dan LLDikti namun di PTS tidak ada insan humas.
"Jadi, jangan dibeda-bedakan. Karena insan humas, di PTS juga banyak yang menggerakkan tidak hanya di PTN dan LLDikti," tandas Guru Besar Fakultas Teknik Untar ini.
Dia juga menyoroti penghargaan untuk rektor perguruan tinggi, Anugerah Diktiristek 2022 hanya merangkul pemimpin PTN. Padahal pada 2019 lalu juga ada penghargaan untuk rektor PTS.
"Nah terjadi lagi perbedaan dan tidak ada kesetaraan. Padahal kita semua sama-sama berjuang dan sama-sama keluarga besar Diktiristek Kemendikbudristek," tukasnya seraya menambahkan jumlah PTS juga lebih banyak sekitar 4000an.
Agustinus yang pada 2019 pernah meraih Rektor PTS terbaik Kemenristek ini mengusulkan gelaran Anugerah memasukan variabel akreditasi guna membandingkan antara perguruan tinggi satu dengan lainnya.
Di sisi lain, lanjut dia, PTS selama ini lebih banyak berjuang dengan pendanaan yang bersifat mandiri. Walau ada dana hibah dari pemerintah belum cukup menutupi biaya operasional PTS terkait.
Hemat.dia, untuk PTS yang sudah berjuang, penghargaan itu sesuatu yang lumrah diberikan pemerintah guna mendukung menggenjot kualitas SDM yang digaungkan pemerintah.
Kendati memberi catatan kritis, Agustinus juga mengapresiasi gelaran Anugerah Diktiristek Kemdikbudristek yang dapat memantik kalangan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa juga elemen humas perguruan tinggi meningkatkan kinerja.
" Jadi gelaran Anugerah Diktiristek Kemendikbudristek ini hal yang positif namun harus terus dilakukan perbaikan serta kesetaraan antara PTN dan PTS, " pungkasnya. (OL-7)
Ia menjelaskan, upaya memperkuat kepercayaan publik dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan internal, penguatan kontrol terhadap hakim konstitusi.
Di tingkat nasional, Unika Atma Jaya menempati peringkat #4 PTS terbaik se-Indonesia dan peringkat #22 dari seluruh Perguruan Tinggi se-Indonesia.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dinilai semakin penting dalam memperkuat pemahaman konstitusi di Indonesia.
Bagi mahasiswa internasional, memilih kampus tidak hanya soal kualitas akademik, tetapi juga kenyamanan tempat tinggal dan jaminan keamanan.
Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam penyelenggaraan Program Sarjana-Magister Terintegrasi (PSMT).
Sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dijadwalkan 30 April 2026. Kerugian negara disebut capai Rp2,1 triliun.
Meski demikian, jaksa penuntut umum tetap menuntut Ibrahim dengan hukuman 15 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sosok Ibrahim Arief alias Ibam, konsultan teknologi sekaligus CTO GovTech Edu, dituding sebagai arsitek utama di balik terpilihnya produk Google
Pendanaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendukung peran CESGS sebagai PUI-PT Bisnis Berkelanjutan.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved