Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MEMASUKI tahun politik jelang pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mewaspadai adanya potensi penyebaran berita hoax dan informasi sesat yang memecah belah bangsa melalui ruang digital. Oleh karena itu, Johnny mengimbau agar masyarakat turut menjaga ruang digital bebas dari penyebaran informasi tidak bertanggung jawab.
"Jika Pemilu, seperti pemilu sebelumnya maka dapat membuka celah terjadinya polarisasi di masyarakat. Di saat yang bersamaan, pemerintah melalui Kementerian Kominfo harus memastikan akselerasi transformasi digital dilakukan secara sungguh-sungguh, serius dan berpihak kepada masyarakat," ungkap Johnny dalam keterangan resminya yang diterima pada, Kamis (21/10).
Baca juga: LSI: Kondisi DKI Jakarta Dinilai Positif Jelang Anies Lengser
Johhny melanjutkan setiap pihak perlu memiliki rasa tanggung jawab besar dalam menggunakan ruang digital. Mulai dari masyarakat, insan pers, hingga pemimpin partai politik diharpakan memanfaatkan ruang digital dengan bijak dan bertanggungjawab. Hal itu untuk semakin meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, khususnya jelang Pemilu serentak 2024 mendatang.
“Saat ini waktunya kita untuk memanfaatkan ruang digital guna peningkatan demokrasi Indonesia, kualitas ekspresi kebebasan berpendapat, serta meningkatkan kualitas pemilihan umum atau pesta demokrasi kita dengan bertanggung jawab,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Menkominfo Johnny juga menegaskan jika pemerintah tetap menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat di ruang publik, termasuk ruang digital sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Namun begitu sekali lagi saya tegaskan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan malah memecah belah,” katanya.
Dengan pengguna internet Indonesia yang besar mencapai lebih dari 202 juta orang, kemudian persebaran infrastruktur telekomunikasi serta digitalisasi yang luas, ekspresi kebebasan ruang digital harus dijaga.
“Kita punya pengalaman pada saat pemilihan pemilihan sebelumnya, baik Pemilihan Presiden 2019 maupun Pemilihan Kepala Daerah, terjadi polarisasi yang besar, terjadi pembelahan masyarakat dengan menggunakan ruang digital. Tentu ini tidak ingin kita ulangi lagi,” ungkapnya.
Menurut Menkominfo, meski pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus memberi atensi-atensi penggunaan ruang digital yang sehat, tetapi yang paling penting adalah kesadaran dari diri pribadi. Kebebasan dan kecerdasan menggunakan ruang digital itu dikatakanya bukan doktrin, tetapi sifatnya kesadaran masing-masing pribadi.
“Pemimpin termasuk di partai politik, harus menjaga jangan sampai terjadi polarisasi. Masyarakat juga harus sadar jangan menyebarkan informasi yang salah, keliru dan berpotensi memecah belah bangsa," kata Menkominfo.
Ia pun mengakui jika potensi polarisasi masih sangat besar. Hal ini karena pilpres secara langsung dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah yang membentuk MPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota hingga kepala daerah.
“Kita tentu tidak menginginkan ruang digital dipenuhi konten-konten negatif dan problematik bernuansa post thruth karena kita tak menghendaki masyarakat kita terbelah,” kata Johnny.
Oleh karena itu, Menkominfo meminta seluruh elemen bangsa bersatu padu menjaga kondisi politik nasional tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa yang sedang bagus, ketika banyak negara sedang mengalami resesi.
Situasi dunia dikatakan Menkominfo tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. COVID-19 masih mengancam meskipun telah jauh melandai. Kemudian perang juga masih berkecamuk di beberapa negara yang secara umum membuat perekonomian terganggu. Di Argentina misalnya, kondisi tersebut menjadikan inflasi sudah hampir menyentuh 100%.
“Namun begitu, di Indonesia inflasi masih di bawah 6 persen. Begitu terkendali dan baik. Di saat pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pelambatan, Indonesia masih bertumbuh di angka 5%. Sangat bagus. Ini harus kita jaga bersama walau saat bersamaan pula, kita harus menjaga soliditas nasional kita sebagai bangsa. Ini harus terjaga dengan baik,” pinta Menkominfo.
Pada kesempatan tersebut, Menkominfo kembali mengingatkan publik adanya sejumlah regulasi yang mengatur ruang digital. Regulasi yang melarang mengunggah konten-konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan serta meresahkankan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Jadi mari Bersama-sama kita jaga ruang publik menjadi ruang yang bebas namun bertanggung jawab dan memberikan banyak manfaat positif untuk masyarakat dan bangsa secara keseluruhan,” katanya. (OL-6)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Hari ini, mantan Menkominfo Johnny G Plate akan menjalani sidang vonis terkait dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate disebut tidak bisa diproses hukum dalam dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.
Dalam pledoinya, Johnny meminta asetnya dikembalikan karena JPU tidak mampu membuktikan aliran uang dari dugaan korupsi tower BTS 4G di kemenkominfo.
Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya, Johnny G Plate menegaskan tidak menerima Rp17 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved