NU-India Berdiskusi Atasi Ancaman terhadap Umat Minoritas India

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan diskusi dengan pemerintah India dan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) terkait pelanggaran dan ancaman terhadap umat Muslim, Kristen, dan populasi minoritas Iain di India.Diskusi dimaksudkan untuk mengatasi berbagai pelanggaran dan ancaman tersebut melalui proses keterlibatan yang konstruktif.

Baca juga: BJP Pecat Politisi yang Menghina Nabi Muhammad

"NU meyakini bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan sejarah yang terlanjur mengakar dan mendorong hidup berdampingan secara damai adalah dengan melibatkan semua pihak serta menolak terlibat dalam sentimen permusuhan dan kebencian yang hanya berdasarkan klaim sebagai korban komunal," Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Sabtu (24/9).

Kesadaran NU akan potensi genosida di Asia Selatan tidak hanya berdasarkan dinamika geopolitik kontemporer, tetapi juga sejarah kawasan tersebut, termasuk peristiwa genosida Bangladesh 1971; pembantaian yang menyertai pemisahan Pakistan dan India pada1947; kebijakan pecah belah ala kolonialisme lnggris; dan invasi berabad-abad dari barat Iaut yang disertai penghancuran, pembantaian, dan perbudakan besar-besaran.

NU, kata Gus Yahya, mendorong setiap orang yang beriktikad baik dari setiap agama dan bangsa untuk rnenolak penggunaan identitas sebagai senjata politik. Selain itu, ikut serta mendorong solidaritas dan rasa hormat di tengah keberagaman masyarakat, budaya, dan bangsa di dunia yang dibangun berlandaskan aspirasi paling Iuhur dari setiap peradaban.

"lnilah misi Forum Agama G20 (R20) saat ini dan tahun-tahun seterusnya."

Baca juga: Gus Yahya Minta Presiden Buka Gelaran R20

Organisasi Muslim terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, meluncurkan Forum Agama G20 (R20) pada 2022 bersamaan dengan Presidensi Indonesia untuk G20.

R20 menyediakan platform global yang akan menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin berbagai agama dan negara untuk menyampaikan keprihatinan mereka serta menyuarakan nilai-nilal peradaban bersama.

Visi dan tujuan

R20 memperkuat G20, pertemuan tahunan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, untuk memastikan bahwa pada abad ke-21 ini agama dapat berfungsi sebagai sumber solusi atas berbagai problem global, bukan menjadi sumber masalah.

Baca juga: Amnesty Desak India Hentikan Kekerasan terhadap Demonstran Muslim

Untuk memenuhi visi ini, R20 mengundang para pemimpin agama dan politik dan negara anggota G2O dan dari tempat lainnya di seluruh dunia untuk:

- mencegah penggunaan identitas sebagai senjata polillk;
- menghentikan penyebaran kebencian komunal;
- mendorong solidaritas dan rasa hormat di tengah keberagaman masyarakat, budaya, serta bangsa dl dunia; dan
- mendorong munculnya tatanan dunia yang benar-benar adil dan harmonis, yang didasarkan pada penghormatan terhadap persamaan hak dan martabat setiap manusia.

Kesempatan lstimewa

Dari 2022 hingga 2024, secara bergiliran. Indonesia, India, dan Brasil akan memegang Presidensi G20. Bukan hanya menjadi rumah bagl populasi Muslim, Hindu, dan Katolik terbesar di dunia, negara-negara tersebut juga mewarisi tradisi peradaban yang begitu kaya dan beragam.

Baca juga: Religion Forum (R-20): Mempromosikan Moderatisme Global

Selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi. negara-negara lni memiliki modal sosial budaya yang luar biasa serta potensl untuk menunjukkan “soft power” agama di panggung dunia, bersama-sama dengan para pemangku kepentingan dari negara anggota G20 Iain yang memiliki pemikiran serupa.

Pada 29 Oktober 2021, Centrist Democratic International (CDI), jaringan partai politik terbesar di dunia, mengadopsi resolusi yang “menyerukan kepada pemerintah dan Iembaga masyarakat sipil untuk bergabung dengan Republik Indonesia dan gerakan Humanisme Islam [Nahdlatul Ulama] dalam rangka melestarikan dan memperkuat tatanan intemasional berbasis aturan yang dibangun di alas nilai-nilai peradaban bersama."

Baca juga: Ketua Komisi I DPR Dukung Langkah Kemenlu RI Kecam Politisi BJP India

Resolusi itu selanjutnya menyatakan komitmen CDI untuk “mendukung upaya Indonesia, melalui G20 dan Forum [Agama] G20... untuk mendorong munculnya tatanan dunia yang benar-benar adil dan harmonis, yang didasarkan pada penghormatan terhadap persamaan hak dan marlabat setiap manusia.”

Peran India dan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)

Pemerintah India akan mendapat giliran memegang Presidensi G20 dari 1 Desember 2022 hingga 30 November 2023. Partai Bharatiya Janata (BJP), sebagai partai yang saat ini berkuasa, memiliki hubungan dekat dengan RSS, yang didirikan pada 1925 sebagai respons terhadap Gerakan Khilafah dan kolonialisme Inggris.