Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali menggandeng organisasi masyarakat besar, salah satunya Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menanamkan nilai nilai Revolusi Mental di tengah-tengah masyarakat.
Dalam pembukaan Workshop Penyusunan Modul Penguatan Toleransi dan Anti Perundungan di dunia Pendidikan yang diselenggarakan pada 26-28 Agustus 2022 di Tangerang Selatan, Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraha Kemenko PMK, Didik Suhardi, berharap nilai-nilai Revolusi Mental yang mengusung lima gerakan yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu dapat melibatkan semua elemen bangsa agar gerakanya lebih cepat dan masif.
"Muhammadiyah memiliki pengalaman yang panjang di dunia pendidikan, dan pembangunan karakter untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan anti perundungan ada di sekolah" harapnya.
Baca juga: PP Muhammadiyah: Toleransi Sekolah di Indonesia Masih Cukup Baik
Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengan (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, R. Alpha Amirrachman menyambut positif kerja sama Kemenko PMK dan PP Muhammadiyah dalam gerakan Revolusi Mental.
Pasalnya Muhammadiyah, menurut Alpha, memiliki modal untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan anti perundungan dengan berpegangan pada nilai-nilai Keislaman dan Kemuhammadiyahan.
"Sekolah Muhammadiyah dapat menjadi model untuk gerakan anti perundungan dan penguatan toleransi di dunia pendidikan" pesanya kepada peserta workshop.
Koordinator Tim Kerja Revolusi Mental, Muhammad Sofyan mengatakan, modul yang sudah disusun akan diimplementasikan dalam pelatihan di lima provinsi
"Pada tahun ini penanaman nilai-nilai Revolusi Mental akan kami fokuskan melalui penguatan toleransi dan anti perundungan untuk tenaga pendidik di sekolah, karena kami yakin para guru adalah garda terdepan dalam mengubah mindset generasi bangsa" tegasnya.
Selain itu, ia menambahkan, di samping pelatihan mendalam untuk tenaga pendidik, tahun ini merupakan tahun gerakan aksi nyata, salah satunya melalui gerakan nasional menanam 10 juta pohon. (RO/OL-09)
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved