Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Muhaimin Minta Pemerintah Optimalkan Fasilitas Kesehatan untuk Atasi DBD
Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan (faskes) untuk mengatasi tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam beberapa pekan terakhir.
"Saya dapat laporan kasus DBD dalam beberapa pekan ini naik. Karena itu saya minta pemerintah mengoptimalkan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang mengalami kasus DBD tinggi," kata Muhaimin di Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakannya terkait data Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan kasus DBD sampai pekan ke-30 tahun 2022 tercatat 68.903 kasus di 456 kabupaten/kota di 34 provinsi, dengan 640 kasus kematian.
Pada pekan lalu, terjadi penambahan 1.311 kasus dan ada 13 kematian dalam sepekan.
Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah perlu “pasang badan” terkait tingginya kasus DBD terutama mengenai pelayanan untuk tes DBD, kesiapan tenaga medis, maupun kebutuhan obat-obatan DBD yang memadai.
Baca juga: Sepanjang 2022, Kasus DBD Di Babel Capai 990
"Ini peringatan untuk pemerintah dan kita semua. DBD jangan diabaikan, apalagi ada kemiripan gejala awal pada pasien DBD dengan pasien covid-19, sehingga perlu pendeteksian dini yang lebih cepat dan akurat," ujarnya.
Dia juga mendorong Kemenkes serta Dinas Kesehatan di daerah untuk gencar melakukan upaya pencegahan penularan serta pengendalian peningkatan kasus DBD.
Salah satunya menurut dia dengan menggalakkan kembali kegiatan bersih-bersih dan melakukan penyemprotan (fogging) secara berkala, khususnya di wilayah-wilayah padat pemukiman.
“Saya juga mendorong pemerintah gencar mengampanyekan pola hidup sehat di tengah masyarakt, misalnya melalui gerakan 3M yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur benda yang bisa menampung air,” katanya.
Selain itu Muhaimin mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi penularan virus DBD dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan imun tubuh.
Dia menilai, perlu ada kesadaran dari masyarakat untuk mencegah DBD khususnya di lingkungan terdekat. (RO/Ol-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Rapat perdana Panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu siang.
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief belum mau berkomentar perihal pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved