Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA diperkirakan menghasilkan sampah elektronik sebanyak 2 juta ton. Dari jumlah tersebut baru sebanyak 17,4% yang berhasil dikelola dengan baik. Sisanya banyak disimpan di rumah atau masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan sebagainya.
Direktur Pengelolaan Sampah PSLB3 KLHK Novrizal Tahar, Kamis (16/6), Novrizal mengakui bahwa pengaturan limbah elektronik di Indonesia merupakan hal baru. Adapun, distribusi limbah elektronik terbanyak ada di Jawa 56%, Sumatra 22%, Sulawesi 7%, Kalimantan 6%, Maluku 1% dan Papua 2%.
"Sampah elektronik yang dari rumah tangga selama ini memang tidak ada pengaturannya. Biasanya dicampur sampah rumah tangga lalu dibawa ke TPA. Baru 2020 kita punya regulasi. Sehingga itu milestone yang penting buat kita," ujar Novrizal.
Regulasi tentang pengelolaan sampah elektronik, kata dia, tertuang dalam undang-undang nomor 18 tahun 2018 tentang Pengeloaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam hal ini, Novrizal menyatakan, produsen, pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja sama untuk melakukan pengelolaan limbah elektronik yang ada di Indonesia saat ini. "Semua produsen harus punya take back dan publik pun harus tahu kita beli produk-produk yang memang produsen yang punya program take back. Kalau gak punya, kurangi konsumsi dengan pihak yang seperti itu," ungkap dia.
Saat ini pun, KLHK tengah membangun pilot project pengelolaan sampah elektronik di 20 kota di Indonesia untuk kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah lain. "Ada 20 kota di Indonesia kita jadikan pilot plan dulu. Pertama Jakarta dengan aglomerasinya. Sehingga kalau itu sudah berjalan kita bisa melakukannya secara nasional. Kita kan punya 514 kabupaten kota, tidak mudah menerapkan ini karena ini sesuatu yang baru," pungkas dia. (H-1)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Presiden menilai pendekatan teknologi sederhana yang digunakan mampu menghasilkan sistem yang efektif dan aplikatif.
Dalam konteks nasional, pemerintah menargetkan tingkat penanganan sampah mencapai 63,41 persen pada 2026.
Berbagai jenis material seperti banner, tekstil, plastik, hingga limbah organik ditampilkan dalam proses transformasinya menjadi produk fungsional.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
PERJUANGKAN solusi pengelolaan sampah Bali, Gubernur Wayan Koster meneken kerja sama pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama pemerintah pusat.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved