Ada Tambahan Biaya Haji Rp1,4 Triliun, DPR: Perlu Konsolidasi Lanjutan ​​​​​​​

DPR membutuhkan konsolidasi lebih lanjut terkait penambahan biaya haji dadakan sebesar Rp1,4 triliun. Padahal, keberangkatan kloter pertama haji tak sampai sepekan lagi.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi NasDem Delmeria mengatakan jumlah tambahan yang diajukan Arab Saudi tidak sedikit. Dirinya pun mempertanyakan upaya lobi yang dilakukan Kementerian Agama.

"Apakah pemerintah tidak dengar bisik-bisik atau lobi-lobi? Atas dasar hukum dan atas dasar surat apa penambahan anggaran dari Arab Saudi?" pungkas Delmeria dalam rapat kerja dengan Menteri Agama, Senin (30/5).

Baca juga: Kemenag Sodorkan Biaya Tambahan Haji Sebesar Rp1,4 Triliun

Penambahan anggaran dikarenakan Arab Saudi memberlakukan sistem paket layanan Arafah, Muzdalifah dan Mina (Masyair), dengan besaran per jemaah 5.656 riyal. Di sisi lain, anggaran yang sudah disepakati antara pemerintah dan Komisi VII DPR hanya sebesar 1.531 riyal per jemaah.

Kemudian, pelayanan penerbangan dari Saudi Arabian Airlines memerlukan biaya tambahan technical landing jemaah embarkasi Surabaya, yang harus mendarat dahulu di Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp25,7 miliar. Lalu, adanya biaya selisih kurs sebesar Rp19,2 miliar.

Selain itu, Kementerian Agama mengajukan anggaran untuk pelayanan haji khusus sebesar Rp9,3 miliar. Alhasil, terjadi kekurangan 4.125 riyal per jemaah atau secara keseluruhan sebesar 380 juta riyal.

Baca juga: Jemaah Haji Wajib Bawa Bukti Negatif PCR Sebelum Keberangkatan

Dengan pelaksanaan haji yang sudah sangat dekat, parelemen menilai rasanya tidak mungkin jika pelayanan tambahan datang secara mendadak. "Perlu dipertanyakan koordinasi Kementerian Agama dengan Kementerian Perhubungan, sehingga muncul anggaran technical landing jemaah embarkasi Surabaya," cetusnya.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan bahwa pihaknya memerlukan konsolidasi kembali. Dirinya pun memastikan bahwa tidak ada anggota komisi VII yang ingin menghambat pemberangkatan jemaah haji.

"Kami perlu tegaskan dari meja pimpinan, bahwa tidak satu pun dari anggota DPR RI yang menghambat keberangkatan jemaah haji," ucap Yandri.(OL-11)