Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) telah meluncurkan Program Organisasi Penggerak (POP) yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar pada tahun 2020 lalu. Pada tahun 2021, POP telah melibatkan sekitar 7.000 sekolah dan tidak kurang dari 50.000 kepala sekolah, guru, dan pengawas.
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Praptono menilai hal tersebut sebagai bukti bahwa gotong royong bisa dilakukan. Dan melalui program tersebut daerah-daerah sasaran yang selama ini sulit mendapatkan intervensi dari pemerintah justru melalui ormas-ormas POP dapat digapai.
"Berkat para ormas POP ini sekolah-sekolah yang berada di daerah Papua, Papua Barat, Sulawesi, Kalimantan Utara, dan termasuk juga yang berada di Sumatra mereka bisa mendapatkan program peningkatan kompetensi. Dan yang lebih membanggakan lagi, program yang dibawa ini merupakan program yang sudah teruji dengan praktik baik yang dilakukan oleh para ormas," kata Praptono dalam keterangannya, Sabtu (23/4).
Baca juga: Jawa Barat Sumbang Angka Pasien Sembuh Covid-19 Tertinggi
Praptono mengungkapkan tujuan dijalankan POP dalam rangka perluasan praktik baik capaian hasil peningkatan belajar siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter. Hal ini sejalan dengan amanah yang diemban oleh Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim yang merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa pendidikan harus terlibat aktif dalam mempersiapkan SDM unggul.
"Anak-anak kita akan berada di era di mana teknologi digital berkembang dengan sangat pesat. Dan untuk membekali generasi Indonesia ke depan maka anak-anak harus punya tiga kompetensi fundamental, yaitu kemampuan atau kompetensi literasi, numerasi, dan karakter," ujarnya.
Untuk itulah, menurut Praptono, melalui semangat gotong royong Kemendikbudristek mengajak dan mengundang seluruh organisasi masyarakat melalui program POP untuk menyajikan program-program unggulannya.
"Program itu lalu kami evaluasi dengan tim asesor yang sudah siapkan dengan sangat luar biasa, maka ormas yang terpilih inilah yang kita ajak bekerja sama untuk mendesiminasikan programnya kepada guru-guru, kepala sekolah, pengawas di sekolah-sekolah sasaran yang sudah dijalin kerja samanya oleh ormas dan dinas pendidikan di kabupaten serta provinsi," tambah Praptono.
Dalam pelaksanaan POP tahun 2021, Praptono menyampaikan apresiasi kepada pimpinan ormas POP karena tidak mudah menjalankan program tersebut dalam masa pandemi. Banyak kelengkapan organisasi yang harus diselesaikan bersama, mulai dari MoU, perjanjian kerja sama, sampai akhirnya rencana pelaksanan program awal bulan April program harus mulai tapi akhirnya sekitar bulan September.
"Saya kira dengan waktu empat bulan ini teman-teman di POP harus bekerja ekstra keras, apalagi pandemi Covid-19 belum selesai tapi anak-anak kita harus segera mendapatkan pelayanan yang terbaik melalui guru-guru yang berkualitas. Itulah sebabnya setelah berjibaku dengan sangat luar biasa akhirnya POP bisa dijalankan di tahun 2021," ucapnya.
Praptono menegaskan bahwa POP bukan hanya program yang satu tahun selesai. Pihaknya menyadari bahwa empat bulan pelaksanaan merupakan waktu yang sangat tidak longgar bagi ormas. Namun tahun 2021 dipandang sebagai titik awal yang luar biasa karena di tahun itulah ormas sudah melatih para guru dan kepala sekolah. Dalam artian, para guru dan kepala sekolah yang menjadi sasaran program POP sudah mendapatkan pembekalan dan sudah banyak guru-guru langsung mempraktikkan ilmu yang didapat dari para ormas pada para siswanya.
Tantangan terberat dalam implementasi POP di tahun 2021, menurut Praptono adalah keterbatasan pelaksanaan tatap muka. "Keterbatasan ini menyebabkan para ormas harus bisa menjalankan programnya secara daring. Saya sangat mengapresiasi tim ormas yang menyiapkan betul modul-modul, perangkat ajar, yang bisa jadi desain awalnya disiapkan untuk pelatihan untuk luring," ucap Praptono.
Baca juga: BPTJ Kampanyekan Mudik Aman Sehat ke Milenial Urban
Ketua Umum Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat, Fakhrul Arrazi yang merupakan bagian dari organisasi POP dengan fokus program literasi dan karakter mengungkapkan dalam pelaksanaan mereka selenggarakan merupakan program menulis dan membaca cerdas."Kegiatan tersebut sudah mereka lakukan selama sembilan tahun, sejak 2013. Dalam POP kami melibatkan 920 sekolah, dengan total 2.300 guru dan kepala sekolah di 14 kabupaten/kota," ujarnya.
Fakhrul sendiri mengungkapkan memang banyak tantangan dalam pelaksanaan POP tahun 2021 karena dari 14 kabupaten kota sasaran ormas mereka 8 di antaranya merupakan daerah 3T. "Peserta yang ikut intervensi lokasinya tidak hanya di ibu kota kabupaten dan kota, tetapi di daerah pelosok yang menjadi penyemangat untuk ikut serta. Semangat dari peserta tersebut menjawab semua tantangan yang dihadapi," kata Fakhrul.
"Berbagai cara mereka lakukan untuk dapat ikut serta dalam program kami. Salah satu contoh, tanpa akses internet, karena kami melakukan kegiatan secara daring dan barulah di bagian akhir kami laksanakan luring," terang Fakhrul sambil menceritakan banyak dari para peserta yang melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan akses internet. Bahkan ada yang 6 hingga 9 jam, sehingga ini menjadi penyemangat.
Sementara itu, Hotmianida Panjaitan selaku Nasional Program Manager POP Wahana Visi Indonesia mengungkapkan ormas mereka juga mendapatkan tantangan berat dalam pelaksanaan program karena wilayah mereka 50 persen tanpa koneksi internet. "Kami bersyukur ada 58 master teacher yang tersedia di tingkat kabupaten yang menjadi SDM yang menjadi pelatih wahana literasi," terang Hotmaida.
Hotmaida menjelaskan dalam pelaksanaan program mereka menyediakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan baca siswa dan sudah ada 3.900 responden. Selain itu ormasnya juga menyediakan alat ukur untuk memudahkan guru melihat perubahan psikososial yang terjadi pada siswa sebab perubahan metode pembelajaran selama pandemi.
Menurutnya, para guru diajarkan untuk membuat siswa menjadi lebih tenang dalam belajar dan bisa beradaptasi terhadap kondisi yang ada. "Kami menyediakan pelatihan pada guru untuk teknologi informasi walaupun kondisi internet masih belum mumpuni tapi sebagian besar sudah bisa. Mereka diajarkan untuk bisa membuka website dan melakukan pembelajaran dengan Google serta mencari media pembelajaran lain. Hasilnya cukup banyak guru yang mengaktifkan akun belajar.id mereka," tandasnya.(H-3)
Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menugaskan sejumlah tenaga fungsional penerjemah untuk menjadi juru bahasa
Saat ini ada sebanyak 203.385 satuan pendidikan PAUD di Indonesia dengan jumlah peserta didik sebanyak 6,8 juta jiwa dan 486.451 pendidik.
Kemendikbudristek mengalihwahanakan 100 judul buku bacaan bermutu (buku cerita bergambar) ke dalam bentuk buku Braille.
Bertempat di Ubud, Bali, Festival Intur 2024 mengusung tema Subak: Harmoni dengan Pencipta, Alam, dan Sesama.
Ditjen Kebudayaan memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan.
Nadiem Anwar Makarim mengatakan keragaman suku, ras, dan golongan agama serta kepercayaan yang hidup di Indonesia adalah fakta yang telah diakui dan pahami bersama
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved