Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UNTUK mengantisipasi bencana alam di Tanah Air, Menteri Sosial Tri Rismaharini mendirikan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung sosial di berbagai daerah rawan bencana.
Salah satu daerah yang tergolong paling rawan bencana, yakni Jawa Barat, seperti di Kabupaten Sumedang. Tujuan pembentukan KSB ialah melatih kesiagaan masyarakat dari ancaman bencana.
Langkah yang ditempuh dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat. Misalnya, pembekalan tata cara evakuasi, pendirian shelter, pertolongan pertama dan penyiapan lumbung sosial.
Baca juga: Soal Gempa Sumbar, BMKG Temukan Patahan yang belum Teridentifikasi
“Kehadiran KSB juga untuk memetakan sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur yang dapat digunakan sebagai pendukung saat terjadi bencana alam,” jelas Risma, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi, Jumat (4/3).
Kabupaten Sumedang dengan topografi perbukitan menyimpan potensi bencana alam, seperti longsor, yang harus diwaspadai. Perlu ada kesiapsiagaan dari masyarakat sekitar akan ancaman bencana tanah longsor.
Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam hingga Desember 2021, KSB sudah tersebar di 34 provinsi dengan total 854 lokasi. Adapun sebaran KSB terbanyak di Jawa Barat, yakni 99 lokasi.
Baca juga: Indonesia Terima Hampir 3,5 Juta Dosis Pfizer dari AS
“Hingga Desember 2021, total 854 KSB yang tersebar di 34 provinsi, dengan jumlah lokasi terbanyak 99 KSB barada di Jawa Barat,” jelas Koordinator Mitigasi Tota Oceanna Zonneveld.
Sebagai upaya penanganan bencana alam, Risma menginstruksikan semua jajaran Kemensos untuk mendirikan lumbung sosial di titik rawan bencana. Termasuk, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Total lumbung sosial sebanyak 208 di 13 provinsi. Rinciannya, Jawa Barat 43; Jawa Tengah 37; Jawa Timur 15; Banten 3; Kalbar 47; Kalsel 7; Kaltara 2; Kaltim 2; NTT 16; Sulsel 11; DI Yogyakarta 2; Aceh 14; dan NTB 9," imbuh Tota.(OL-11)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah melakukan pengawasan dan antisipasi akan lonjakan Covid-19 di Singapura.
Menhub Budi Karya Sumadi meminta PT KAI mengantisipasi titik longsor saat mudik lebaran 2024.
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah mengantisipasi ruas-ruas jalan yang tergenang banjir, jelang mudik Lebaran 2024.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat (Rerie), mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran.
Anggota Komisi V Muhammad Fauzi meminta Pemerintah mengantisipasi berbagai masalah selama mudik mengingat tradisi tersebut sudah berlangsung dari tahun ke tahun.
Korlantas Polri siapkan strategi khusus mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalur penyeberangan antarpulau saat mudik Lebaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved