Jadi Lokasi Karantina, DPR Minta BNPB Lunasi Tagihan UPT Asrama Haji Surabaya RP8,9 Miliar

KETUA Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyampaikan tagihan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan pemakaian UPT Asrama Haji di Surabaya yang sebelumnya dialihfungsikan sebagai tempat karantina pasien covid-19.

"Tadi pagi saya juga di whatsapp oleh Kepala UPT Asrama Haji Surabaya pak di mana waktu itu karena penanganan pandemi sangat banyak dan memakai Asrama Haji Surabaya ada tagihan sekitar Rp8,9 miliar," kata Yandri dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/12).

Karena belum membayar tagihan Rp8,9 miliar, alhasil UPT Surabaya belum bisa membayar tagihan listrik dan akhirnya aliran listrik di UPT tersebut diputus.

"Ketika Komisi VIII ke Lumajang untuk meninjau pengungsi Semeru Kepala UPT Asrama Haji Surabaya Sugianto menjamu langsung dan menyampaikan sekarang listrik asrama haji diputus pak karena tidak bisa bayar," ungkapnya.

Yandri meminta karena sudah diputuskan dalam rapat dengar kerja pada tanggal 21 September 2021 lalu maka mohon kiranya masalah ini juga ditindaklanjuti.

"Jangan hanya kita melihat gunung meletus tapi di tempat lain ada kegelapan pak jadi saya kira ini juga penting untuk kita sampaikan," pungkasnya. (H-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum