Perguruan Tinggi Dituntut Lahirkan SDM Berkualitas Hadapi Bonus Demografi

MENGHADAPI tantangan dampak revolusi industri 4.0 dan bonus demografi Perguruan Tinggi (PT) secara tidak langsung dituntut untuk menjadi pelopor lahirnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.  

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Nizam mengatakan dalam menyiapkan SDM yang unggul, Indonesia sudah memiliki 4.593 PT mayoritas di bawah Kemendikbud-Ristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Pariwisata. Dari jumlah PT yang tersedia terdapat 29.413 program studi, 312.890 dosen dan 8,4 juta mahasiswa.

Indonesia sendiri sedang menatap tantangan sebagai dampak revolusi Industri 4.0 yang mana diperkirakan terjadi pemangkasan 23 juta lapangan pekerjaan yang digantikan dengan automatik atau sistem cerdas di 2030. Tetapi peluang lahirnya pekerjaan baru mencapai 27-46 juta dan 10 juta di antaranya belum pernah ada.

Baca juga: Osteoporosis Bisa Mengancam Kualitas Hidup

"Sehingga perguruan tinggi menyiapkan lulusan sarjana dengan kompetensi yang saat ini pekerjaannya pun belum ada. Sehingga perlu menyiapkan lulusan yang lebih adaptif, agile learners, fleksibel dalam beradaptasi pada dunia kerja yang sedang terjadi saat ini," kata Nizam dalam webinar GWPP, Senin (1/11).

Sementara untuk menapaki bonus demografi, Indonesia bisa mencontoh Korea Selatan yang mengalami bonus demografi pada era 1990 di mana jumlah angkatan kerja sebanyak 50 persen merupakan lulusan perguruan tinggi sementara Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) baru 11% angkatan kerja yang berpendidikan tinggi.

"Ini sangat jauh sekali kesiapan Korea Selatan dalam menghadapi bonus demografi. Tentunya ini menjadi tantangan kita semua dalam memastikan bahwa ke depan kita bisa menghasilkan SDM yang unggul. Dalam jumlah angkatan kerja yang masih sedikit tersebut maka produktivitas lulusan perguruan tinggi betul-betul optimal," ujar Nizam.

Selain itu, pendidikan nasional juga memiliki tantangan lainnya dari transformasi sosial yang sangat cepat sehingga media mainstream mulai tergeser dengan media sosial sehingga hoaks atau berita bohong mulai bercampur di masyarakat sedangkan masyarakat sulit memilah mana berita yang benar. Dampaknya masyarakat bisa tersesat karena misinformasi.

Tantangan nasional dalam dunia pendidikan yakni kesenjangan, kemiskinan, capaian pendidikan, dan masih besarnya industri basis lisensi asing sehingga penelitian dilakukan di negara yang berlisensi tidak di Indonesia.

"Akibatnya tidak terjadi transfer teknologi dan hanya terjadi transfer teknologi yang sudah jadi. Bahkan bahan baku kesehatan yang dasar saja masih impor jadi di Indonesia hanya merakit, ini sangat memprihatinkan oleh karenanya perguruan tinggi bisa menjadi mata air untuk pembangunan bangsa," pungkasnya. (H-3)