Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan lansia untuk mendapatkan vaksin covid-19 dengan harapan dapat menggendalikan angka kesakitan bahkan kematian pada lansia. Hal itu dikatakan Menkes saat meninjau sentra vaksinasi di Tangerang Selatan, Senin (11/10).
“Saya titip buat yang divaksin hari ini, jangan lupa bahwa vaksin ini sangat penting untuk melindungi kita terutama yang usia lanjut,” kata Menkes dalam keterangan resminya.
Karena berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kelompok lanjut usia memiliki faktor risiko hingga 60 kali lipat lebih parah dibandingkan anak-anak. Bahkan, selama pandemi tercatat kelompok yang memerlukan perawatan di RS didominasi lansia.
“Karena dari data kita, orang yang terpapar covid-19, masuk RS dan wafat paling besar yang usianya diatas 60 tahun. Jadi buat bapak ibu yang ada disini, kalau ada kakek dan neneknya yang belum divaksin cepat-cepat dibawa ke fasyankes atau sentra vaksinasi,” ujar Menkes.
Baca juga: Ini 10 Vaksin Covid-19 yang Kantongi Izin Penggunaan Darurat Badan POM RI
Diungkapkan Menkes, saat ini cakupan vaksinasi covid-19 untuk kelompok lansia masih cukup rendah. Dari total 21 juta sasaran, beru sekitar 7 juta lansia yang sudah diberikan vaksin. Artinya masih ada sekitar 14 juta sasaran lagi yang harus segera mendapatkan vaksin covid-19.
“Masih banyak yang belum divaksinasi, ada yang memang takut ke RS, tidak diajak anggota keluarganya, atau enggan keluar rumah, sehingga mesti dibantu untuk diyakinkan agar mereka bisa segera divaksinasi,” tuturnya.
Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kemenkes berupaya mendekatkan layanan vaksinasi agar bisa dijangkau semua kalangan terutama untuk memudahkan kelompok lansia. Sentra-sentra vaksinasi dengan kapasitas 1000-2000 sasaran per hari terus diperbanyak di seluruh pelosok Tanah Air.
Anggota keluarga juga didorong untuk lebih pro aktif memberikan pemahaman kepada orang tuanya maupun anggota keluarga yang usia lanjut supaya mau divaksinasi. Edukasi dan sosialisasi secara intensif dari anggota keluarga maupun orang terdekat seputar manfaat dan pentingnya vaksinasi diharapkan dapat menguatkan tekad mereka mendapatkan vaksin.
Belajar dari Singapura yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan kasus serta lonjakan kematian terutama pada kelompok usia lanjut, diharapkan percepatan vaksinasi covid-19 bagi lansia di daerah semakin digalakkan untuk mengurangi angka keparahan dan angka kematian akibat covid-19.(OL-4)
Rabies berbeda dari banyak infeksi lain, sebab menurut WHO perkembangan penyakit klinis rabies dapat dicegah melalui imunisasi tepat waktu bahkan setelah terpapar agen penular.
Para profesor kesehatan masyarakat Israel menyatakan gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk melindungi bayi di Gaza dan Israel dari epidemi polio.
Kombinasi vaksinasi pada usia muda dan deteksi dini rutin pada wanita yang sudah berhubungan seks akan mampu menurunkan kejadian kanker serviks.
Vaksin polio tidak memiliki laporan KIPI atau kejadian setelah imunisasi serius.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan kelar pada Agustus 2024
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai aturan pengawasan obat dan makanan sudah secara komprehensif diatur baik dalam undang-undang hingga peraturan turunan di bawahnya
DALAM upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka stunting maka bisa dimulai dari memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan
Sebagaimana dokter Indonesia, dokter warga negara asing terdapat yang berkualitas, tapi yang sub standar juga ada.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron mengatakan bahwa sistem KRIS tidak akan ada menghapus sistem kelas, melainkan bertujuan untuk menstandarisasi fasilitas ruang inap perawatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved