Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) melakukan kunjungan sejumlah daerah untuk memastikan pencairan anggaran penanganan Covid-19. Dia menilai ada sejumlah daerah yang realisasi anggarannya sudah cukup baik, namun ada yang masih perlu didorong.
Salah satu persoalan yang disoroti Mendagri ialah penyaluran bantuan sosial dan insentif bagi tenaga kesehatan. Dalam kunjungan di Kabupaten Brebes pada Kamis (29/7) ini, Tito menyebut realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah tersebut cukup baik.
Data laporan pemerintah daerah per 23 Juli 2021, menunjukkan realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan di Kabupaten Brebes. “Saya apresiasi dan terima kasih atas nama pemerintah pusat dan atas nama seluruh tenaga kesehatan,” ujar Mendagri saat memberikan keterangan pers, Kamis (29/7).
Baca juga: Mahfud Ajak Masyarakat Tenang Hadapi Covid-19
Lebih lanjut, Tito berpesan agar langkah Kabupaten Brebes dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang belum menyalurkan insentif bagi tenaga kesehatan secara maksimal. “Tolong dicatat betul itu, untuk menjadi informasi dan pembelajaran bagi daerah lain yang belum (menyalurkan insentif,” pungkasnya.
Di lain sisi, Mendagri juga menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Kabupaten Brebes cukup masif. Terdapat 600 ribu lebih warga penerima manfaat bansos, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Baca juga: Google Sumbang US$1 Juta untuk Kebutuhan Oksigen di RI
Adapun penyaluran bansos yang bersumber dari APBD melalui mata anggaran bansos dan juga alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Pihaknya menyarankan agar Kabupeten Brebes memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan di daerah setempat.
Sebelumnya, Tito melakukan kunjungan kerja ke Cirebon pada Rabu (28/7) kemarin. Pemerintah Kabupaten Cirebon diminta meningkatkan realisasi belanja pada APBD 2021. Sebab mendekati akhir Juli, berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah, realisasi belanja Kabupaten Cirebon baru 30,28% dan realisasi pendapatannya 41,37%.
“Saat ini realisasi belanjanya baru 30-an%. Supaya ada uang yang beredar di masyarakat, kalau bisa targetnya 40-50%, karena ini sudah menjelang akhir Juli,” tutur Mendagri.(OL-11)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved