Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOORDINATOR Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi, menilai langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian BUMN dalam membantu masyarakat menghadapi Covid-19 seperti memproduksi obat dan pengadaan oksigen sudah sangat tepat.
Apalagi, menurut Sularsi, saat ini kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah memasuki fase darurat.
Langkah koordinasi dan pengadaan oksigen yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian BUMN dinilai YLKI sudah tepat.
Dengan pengaturan dan koordinasi yang dilakukan Kementerian BUMN ini, Sularsi berharap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tengah melakukan isolasi mandiri.
"Sehingga peran Pemerintah sangat penting sekali dalam penanggulangan Covid-19 khususnya dalam melakukan koordinasi dan pengawasan. Khususnya dalam mengawasi harga obat dan oksigen bagi masyarakat,” jelasnya.
“Jangan sampai kejadian awal pandemik terjadi lagi. Sehingga langkah pemerintah menunjuk Kementerian BUMN untuk memimpin stabilisasi dan ketersediaan obat serta oksigen saat ini sudah tepat. Obat dan oksigen saat ini vital bagi masyarakat yang membutuhkan,"ungkap Sularsi.
Ketersediaan obat Covid-19, vitamin dan oksigen saat ini sudah dipenuhi oleh pemerintah melalui Kementrian BUMN. Sehingga, Sularsi menilai, dari sisi suplai, saat ini dinilai sudah sangat mencukupi.
Agar obat, vitamin dan oksigen yang sudah diproduksi cukup ini dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, Sularsi berharap Pemerintah dapat mengawasi marketplace dan telemedicine yang selama ini menjual obat dan vitamin.
“Dari pengamatan yang dilakukan YLKI, harga obat, vitamin dan oksigen di marketplace terbilang sangat mahal dan di luar kewajaran,” ucapnya.
Diakui Sularsi, memang saat ini pemerintah melalui kementrian Kesehatan sudah mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET) untuk obat, vitamin dan oksigen. Namun dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan pemerintah dinilai Sularsi masih perlu ditingkatkan.
“Khususnya pengawasan di marketplace. Pemerintah harus menunjuk koordinator untuk melakukan pengawasan dan distribusi obat, vitamin maupun oksigen di platform digital,” kata Sularsi.
"Sehingga peran marketplace dalam membantu pemerintah mengontrol dan mengawasi harga obat, vitamin maupun oksigen juga perlu dilibatkan. Bekerja sama marketplace dan telemedicine diharapkan mampu memberikan informasi ketersediaan obat, vitamin dan oksigen bagi masyarakat yang tengah melakukan isolasi mandiri,”
”Jika ada pelanggaran atau penyalahgunaan, pemerintah harus segera menindak dengan tegas. Ini masalah kemanusiaan. Pemerintah disarankan juga membuat hotline pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan harga obat, vitamin dan oksigen,"ungkap Sularsi. (RO/OL-09)
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
SEJUMLAH anggota partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran ditunjuk menjadi komisaris di perusahaan-perusahan BUMN.
Kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terjadi lantaran tidak berjalannya prinsip GCG.
Sebanyak 13 bazar UMKM untuk Indonesia diagendakan sepanjang 2024 ini. Hal tersebut sebagai wujud pengembangan UMKM herbal nusantara.
KEMENTERIAN BUMN mengungkap modus yang digunakan anak usaha Indofarma sehingga menyebabkan penyimpangan dana hingga Rp470 miliar.
Grup marching band PosIND ini didatangkan langsung dari kantor Pusat Pos Indonesia di Bandung.
Pemerintah harus menelusuri rantai pasok makanan tersebut agar kualitas hidup masyarakat tidak makin terancam. Terlebih camilan tersebut diketahui banyak beredar di kalangan anak-anak.
Aturan anyar BPOM tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar.
Survei YLKI menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami makna label hemat energi pada produk AC.
YLKI mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menunda penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga kemungkinan tahun 2025.
Platform aduansalahsusu.id. merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait konsumsi dan promosi kental manis.
YLKI mencatat dalam pelaporan komoditas jasa keuangan, aduan mengenai pinjol mendominasi dengan persentase 50% di sepanjang 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved