Jelang PTM Terbatas, Data Covid-19 Anak di Indonesia Belum Lengkap

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof. Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A, (K) mengungkapkan bahwa data kasus covid-19 pada anak di Indonesia tidak lengkap atau tidak real. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam menentukan sejumlah kebijakan khususnya untuk kembali membuka sekolah atau pembelajaran tatap muka (PTM) di tahun ajaran baru.

"Hampir di semua propinsi, data yang baik itu salah satu Bali dan DKI, yang lain itu tidak cukup cakupannya dan ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi kita ingin membuka sekolah," ungkapnya dalam Seminar Online FKM UI, Minggu (13/6).

Dokter Aman mengatakan masalah data tersebut tidak lain karena rendahnya testing di daerah-daerah. Hanya beberapa daerah yang testingnya sudah cukup banyak. Padahal pandemi sudah berlangsung lebih dari setahun.

Baca juga: BBS Luncurkan Program Sekolah Online

"Kalau testing kita sedikit, kita seperti orang buta berjalan, tidak tau sebetulnya bagaiman kita berjalan kalau misalnya tidak ada orang yang menuntun. Menuntun ya testingnya diperbanyak," imbuhnya.

Dia mengatakan bahwa jumlah testing di Indonesia termasuk rendah dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Lantas, kebijakan PTM terbatas pun menyisahkan banyak PR yang harus dituntaskan segera.

"Kalau dasboard belum ada belum bisa menerangkan data anak kita belum bisa berani sebetulnya membuka sekolah walaupun IDAI mendukung sekolah dibuka," ujarnya.

Aman mengakui bahwa IDAI memang mendukung keputusan pemerintah untuk membuka sekolah. Terlalu lama sekolah ditutup telah berdampak pada berbagai permasalahan lain baik untuk anak maupun keluarga dan lingkungan.

Untuk itu, IDAI berusaha mengumpulkan data-data Covid-19 anak dari setiap propinsi. Tak lengkap tapi setidaknya bisa menjadi pegangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Dan yang terpenting rekomendasi IDAI, kata dia tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"IDAI akan membantu kalau ingin bukan sekolah, tapi syarat apa yang dikatakan IDAI tolong syarat ini jangan ditawar-tawar," kata Aman.

Sementara itu, Chief of Health UNICEF Indonesia Sowmya Kadandale menyampaikan bahwa keputusan tepat untuk menutup sekolah di awal pandemi. Namun lebih daro setahun berjalan, dampaknya buruk. Apalagi untuk anak di negara berkembang dengan berbagai permsalahan sosial ekonomi lainnya.

"Alasan yang bagus sekolah ditutup pada awal pabdemi dan sekarang lebih dari setahun kita tutup ini banyak konsekuensi seperti learning loss dari anak, keshatan mental dan lainnya," urainya.

Baca juga: Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dibuka, Ini Syaratnya

Dijelaskannya, 75% orang tua mengeluh dan khawatir terjadi learning loss. Pembelajaran di rumah juga dilaporkan sekitar 57% terkendala akses internet yang buruk. Belum lagi tantangan perubahan perilaku anak akibat kurangnya interaksi.

"Ini juga berdampak meningkatnya angka perkawinan pada anak. Pengadilan Agama mencatat 3 kali peningkatan permintaan dispensasi dari 2019 ke 2020," kata dia.

Selain itu, Sowmya menjelaskan rendahnya cakupan imunisasi. Pasalnya, orang tua masih khawatir dengan adanya penularan virus.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa membuka sekolah memang penting. Namun, perlu persiapan matang baik dari pemerintah, sekolah hingga orang tua murid.

Implementasi protokol kesehatan merupakan kewajiban utama dalam membuka sekolah selain vaksinasi. Dan pemerintah pun harus bisa menjamin keselamatan peserta didik.

Sowmya pun mengingatkam bahwa kasus Covid pada anak tidak boleh diabaikan. Meski angkanya kecil tapi harus tetap waspada dan ditangani dengan serius.

Untuk kasus positif Covid-19 pada anak usia 0-5 tahun di Indonesia mencapai 2,9% dengan presentasi kematian 0,6%. Sementara untuk usia 6-18 sekitar 9,6% dengan kasus kematian 0,6%. (H-3)