Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BELUM pastinya pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2021, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bereaksi. Ia mendukung upaya pemerintah yang meminta kepastian kepada Pemerintah Arab Saudi. Menurut LaNyalla, pelaksanan Ibadah Haji sangat penting bagi umat Islam. Terlebih, ibadah haji adalah Rukun Islam kelima.
"Saya rasa bukan hanya umat muslim di Tanah Air yang membutuhkan kepastian. Seluruh muslim di dunia juga menunggu keputusan dan teknis pelaksanaan haji tahun ini," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2).
Menurutnya, ibadah haji merupakan hal yang mendasar dan primordial.
"Tidak itu saja, kita juga membutuhkan persiapan apalagi sekarang masih dalam pandemi. Semua harus dipersiapkan dengan matang," katanya.
Untuk itu, Senator asal Jawa Timur ini berharap pemerintah terus melobi pemerintah Arab Saudi agar kepastian itu bisa didapat.
"Pemerintah melalui Kemenag harus terus melobi pemerintah Arab Saudi mengenai tenggat keberangkatan haji dan mampu memastikan serta menjamin kesehatan para caloh jemaah. Harus ada seleksi yang ketat dan tentunya tidak boleh menimbulkan dampak yang besar bagi calhaj yang tidak dapat berangkat," harapnya.
Salah satu hal yang juga disorot LaNyalla adalah penyediaan vaksin untuk calon haji (calhaj).
"Calhaj harus mendapatkan vaksin, dan mereka harus mendapatkan prioritas dan dipersiapkan dari sekarang. Hal ini dalam rangka mempersiapkan, juga antisipasi jika kuota haji telah diberikan Pemerintah Arab Saudi," jelasnya
baca juga: Haji 2020, Pemerintah akan Pertahankan Sistem Zonasi
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur menambahkan Kemenag juga harus mempersiapkan permasalahan teknis.
"Harus ada antisipasi sejak awal, seperti cara beribadah di tengah pandemi, pendanaan serta resiko-resiko yang dapat terjadi. Masyarakat, utamanya calhaj, harus diberikan informasi teknis pelaksanaan haji di masa pandemi yang ada perbedaan dari sebelumnya," pungkasnya. (OL-3)
Peran DPD di parlemen masih tertinggal jauh dibandingkan DPR khususnya pada bidang legislas
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
WAKIL Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, mengungkap awal mula ricuh Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengantongi perolehan suara di Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar).
SIDANG Paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023-2024 yang diwarnai kekisruhan berujung pada kesepakatan harmonisasi bersama dengan panitia perancang undang-undang.
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved