Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BELUM pastinya pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2021, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bereaksi. Ia mendukung upaya pemerintah yang meminta kepastian kepada Pemerintah Arab Saudi. Menurut LaNyalla, pelaksanan Ibadah Haji sangat penting bagi umat Islam. Terlebih, ibadah haji adalah Rukun Islam kelima.
"Saya rasa bukan hanya umat muslim di Tanah Air yang membutuhkan kepastian. Seluruh muslim di dunia juga menunggu keputusan dan teknis pelaksanaan haji tahun ini," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2).
Menurutnya, ibadah haji merupakan hal yang mendasar dan primordial.
"Tidak itu saja, kita juga membutuhkan persiapan apalagi sekarang masih dalam pandemi. Semua harus dipersiapkan dengan matang," katanya.
Untuk itu, Senator asal Jawa Timur ini berharap pemerintah terus melobi pemerintah Arab Saudi agar kepastian itu bisa didapat.
"Pemerintah melalui Kemenag harus terus melobi pemerintah Arab Saudi mengenai tenggat keberangkatan haji dan mampu memastikan serta menjamin kesehatan para caloh jemaah. Harus ada seleksi yang ketat dan tentunya tidak boleh menimbulkan dampak yang besar bagi calhaj yang tidak dapat berangkat," harapnya.
Salah satu hal yang juga disorot LaNyalla adalah penyediaan vaksin untuk calon haji (calhaj).
"Calhaj harus mendapatkan vaksin, dan mereka harus mendapatkan prioritas dan dipersiapkan dari sekarang. Hal ini dalam rangka mempersiapkan, juga antisipasi jika kuota haji telah diberikan Pemerintah Arab Saudi," jelasnya
baca juga: Haji 2020, Pemerintah akan Pertahankan Sistem Zonasi
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur menambahkan Kemenag juga harus mempersiapkan permasalahan teknis.
"Harus ada antisipasi sejak awal, seperti cara beribadah di tengah pandemi, pendanaan serta resiko-resiko yang dapat terjadi. Masyarakat, utamanya calhaj, harus diberikan informasi teknis pelaksanaan haji di masa pandemi yang ada perbedaan dari sebelumnya," pungkasnya. (OL-3)
Agita menyatakan bahwa meski kebijakan teknis tersebut merupakan ranah pemerintah dan Komite I DPD RI, pihaknya tetap menaruh perhatian besar pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerahi Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang International Regional Studies dari KMOU.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Sultan Baktiar Najamudin menilai pilihan untuk tetap netral merupakan manifestasi nyata dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved