Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta semua pihak sabar menanti izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin covid-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) tidak boleh dipaksa segera mengeluarkan izin tersebut demi keamanan.
"Badan POM tidak boleh diburu-buru dan ditekan dalam bekerja," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1).
Tulus mafhum vaksin telah didistribusikan ke seluruh Indonesia dan siap menggelar vaksinasi. Namun, vaksinasi tetap harus menunggu EUA dari Badan POM.
Baca juga: Satgas Covid-19 Ingatkan Masyarakat Waspadai Hoaks
"Aspek keamanan dan keselamatan masyarakat harus prioritas pertama dan utama," tegas dia.
Tulus tidak ingin vaksin yang menjadi harapan baru penanganan covid-19 menjadi masalah baru. Apalagi karena disebabkan proses pengawasan yang tidak teliti karena terburu-buru.
"Badan POM harus bekerja secara profesional dan independen. Jangan sampai keselamatan menjadi taruhannya," papar Tulus.
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) diminta mempercepat sertifikasi izin penggunaan darurat (EUA) vaksin covid-19. Izin itu diperlukan agar vaksinasi bisa segera dimulai.
"Kami harap komitmen ini secepatnya dilaksanakan," kata juru bicara vaksinasi covid-19, Wiku Adisasmito, dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa (5/1).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang direncanakan divaksin pertama kali pada Rabu (13/1). Namun, uji klinik fase 3 vaksin covid-19 Sinovac masih berlangsung sehingga EUA belum bisa terbit. (OL-1)
Pemerintah harus menelusuri rantai pasok makanan tersebut agar kualitas hidup masyarakat tidak makin terancam. Terlebih camilan tersebut diketahui banyak beredar di kalangan anak-anak.
Aturan anyar BPOM tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar.
Survei YLKI menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami makna label hemat energi pada produk AC.
YLKI mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menunda penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga kemungkinan tahun 2025.
Platform aduansalahsusu.id. merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait konsumsi dan promosi kental manis.
YLKI mencatat dalam pelaporan komoditas jasa keuangan, aduan mengenai pinjol mendominasi dengan persentase 50% di sepanjang 2023.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
KEMENTERIAN Kesehatan menyebut tidak ada potensi mutasi virus covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 nanti. Saat ini, yang terbaru masih berasal dari varian omikron, yaitu JN.1.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved