Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH berniat mereformasi program perlindungan sosial yang selama ini sudah dijalankan. Berbagai program yang tersebar di sejumlah kementerian atau lembaga akan dikaji dan dipadukan menjadi satu program strategis.
“Selama ini banyak kementerian atau lembaga menjalankan program perlindungan sosial secara sendiri-sendiri. Ini yang akan kita kaji dan susun kembali supaya lebih efektif,” ungkap Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Nantinya, tambah Suharso, semua data juga akan diintegrasikan secara digital sehingga ketepatan dan keakuratan penerima manfaat akan lebih tinggi.
“Reformasi sistem perlindungan sosial akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Time frame-nya sudah dibuat oleh Bappenas sampai 2024,” ujar Suharso.
Pemerintah saat ini memiliki dua skema perlindungan sosial. Pertama ialah bantuan sosial atau pemberian oleh pemerintah kepada masyarakat tertentu dengan persyaratan tertentu tanpa harus membayar iuran. Skema kedua ialah jaminan sosial atau pemberian manfaat kepada masyarakat yang ikut serta membayar iuran.
Program perlindungan sosial yang lebih efektif ini diharapkan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, terutama yang masuk ke golongan sangat miskin. Badan Pusat Statistik mencatat ada 9,9 juta orang atau 2,5% dari total penduduk masuk ke kategori tersebut.
“Presiden menyampaikan, sampai 2024, ditargetkan bisa turun sampai 0%. Caranya dengan reformasi perlindungan sosial. Program-program bantuan sosial akan kita fokuskan ke kelompokkelompok rentan dan miskin kronis,” ujar Suharso.
Pengawasan diperketat
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial di 2021 untuk mengantisipasi penyimpangan.
“Presiden sudah mengundang gubernur seluruh Indonesia dan meminta kepala daerah agar aktif melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran bansos,” kata Muhadjir, kemarin.
Mekanisme penyaluran bantuan sosial kini juga akan dilakukan dalam bentuk tunai. Muhadjir menyebut besaran dana bantuan sosial tunai (BST) ialah Rp300 ribu per bulan. Dana tersebut diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat selama Januari-April 2021.
“Presiden sudah mewanti-wanti agar tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank tidak ada. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberi tahu supaya segera diambil,” tuturnya.
Selain ditransfer melalui Himbara, dana BST juga akan diantarkan langsung oleh para petugas PT Pos Indonesia ke rumah tiaptiap penerima manfaat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau akses perbankan. “Misalnya, kalau daerah itu tidak ada akses bank maka PT Pos akan mengantar door to door langsung. Penerima difoto, dimasukkan database dan jadi bukti bahwa uang itu telah diterima oleh yang berhak,” ungkap Muhadjir. (Ata/X-11)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved