Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Isu kesehatan perempuan yang berdampak pada banyaknya jumlah anak kerdil (stunting) seringkali masih dianggap hanya tanggung jawab perempuan. Padahal, stunting juga harusnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki, keluarga, hingga masyarakat.
Stunting dapat dicegah jika kesetaraan gender terwujud. Hal ini harus dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan, program, dan anggaran pembangunan tepat sasaran, termasuk bagi ibu hamil. Beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian, yakni konsumsi gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan.
"Kesenjangan gender dalam keluarga sering kali memengaruhi kualitas kesehatan perempuan, tak terkecuali pada ibu hamil. Di beberapa daerah juga masih menganggap kesehatan ibu hamil menjadi tanggung jawab perempuan, begitu pula kesehatan bayi dan pemenuhan gizi balita menjadi urusan perempuan saja," kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni dalam keterangan resmi, Sabtu (24/10).
Baca juga: Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi untuk Finalisasi Desain Museum
Oleh karena itu, melalui Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendampingi 23 kementerian/lembaga agar mengarusutamakan kesetaraan gender pada setiap program dan anggaran termasuk pada isu stunting.
Senada dengan Agustina Erni, Koordinator Regional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Aliansi Laki-Laki Baru sekaligus Dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Aditya Putra Kurniawan mengatakan bahwa tidak hanya terkait asupan gizi, persoalan kesehatan perempuan pun, terutama pada ibu yang sedang hamil masih sering kali dianggap sebagai tanggung jawab perempuan.
“Ketika melakukan pemeriksaan kehamilan ke Puskesmas atau rumah sakit bersalin, para istri biasanya diantar oleh ibunya atau saudara perempuannya. Para suami, lebih gemar bercengkerama dengan teman laki-lakinya, atau menghabiskan waktu untuk melakukan hobinya. Padahal Semakin laki-laki hormat dengan perempuan, peduli dengan kesehatan diri sendiri dan pasangan, mau berbagi peran dan penyayang keluarga, maka ia sejatinya laki-laki,” tegas Aditya.
Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebenarnya telah diterapkan sejak 2012 melalui Surat Edaran Bersama 4 Menteri, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPPA.
Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS), Ismi Dwi Astuti Nurhaeni mengatakan agar pencegahan stunting yang responsif gender dapat diwujudkan, maka dibutuhkan komitmen tinggi dan kebijakan dari kepala daerah, pemerintah pusat dan daerah, serta landasan hukum yang kuat. Selain itu, praktik terbaik di beberapa daerah terkait implementasi strategi PUG dalam intervensi penurunan stunting agar dapat diadopsi oleh daerah lainnya. Salah satunya praktik terbaik yang telah dilakukan oleh Kabupaten Gorontalo.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengintegrasikan PUG dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gorontalo 2016-2020. Sejak 2016 pun pemerintah Kabupaten Gorontalo telah melakukan sosialisasi PUG di 19 kecamatan, termasuk kaitannya dengan isu stunting. Hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan menginisiasi gender champion di wilayahnya dan menginisiasi Rembuk Perempuan dan Rembuk Anak.
“Kabupaten Gorontalo telah melakukan pemilihan gender champion yang sekaligus berperan sebagai jaksa sayang anak, sehingga mereka ikut memantau apakah di desa mereka masih terdapat stunting. Jika di desa mereka masih terdapat stunting, berarti anggaran di desa tersebut masih belum tersebar dengan baik. Selain itu, kami juga telah menginisiasi Rembuk Perempuan dan Rembuk Anak untuk mendengar aspirasi perempuan dan anak,” jelas Kepala Dinas PPPA Kabupaten Gorontalo, Dewi Nani. (H-3)
UTBK sebanyak 18 sesi itu dilaksanakan di laboratorium komputer di kampus Kentingan, Kampus Mesen, dan Kampus Pabelan.
SELEKSI Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 kembali menunjukkan tingginya persaingan. Berikut 10 jurusan terketat di UNS pada SNBP 2026
Daftar 10 jurusan terketat UNS pada SNBP 2026. Kedokteran tembus rasio 1:50. Simak strategi lolos dan analisis keketatan prodi favorit di Universitas Sebelas Maret.
Jumlah itu terdiri atas 191 calon mahasiswa Program Diploma tiga (D3), 229 Program Sarjana Terapan (D4), dan 2.012 Program Sarjana (S1).
Melalui mekanisme Regulatory Impact Assessment (RIA), para peneliti UNS mendorong adanya pengujian dampak aturan secara berkala untuk memastikan keadilan bagi seluruh sektor.
Pencapaian gelar guru besar merupakan puncak pengakuan akademik yang tidak diraih secara instan.
Pihak korban menyampaikan tiga kebutuhan utama, yakni penegakan hukum yang transparan, pendampingan menyeluruh, serta jaminan pembiayaan bagi anak-anak korban.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus kekerasan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha.
Menteri PPPA Arifah Fauzi pastikan pengawalan ketat implementasi UU PPRT yang baru disahkan DPR RI untuk lindungi hak PRT dan cegah kekerasan.
Disahkannya RUU PPRT menjadi Undang-Undang (UU) sebagai hadiah peringatan di Hari Kartini dan juga di Hari Buruh pada 1 Mei yang akan datang.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved