Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Program bantuan sosial (bansos) pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berupa beras akan segera dilaksanakan. Hal tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama bagi yang terdampak covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa kualitas beras yang akan dibagikan kepada masyarakat, khususnya KPM PKH, telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
"Sudah kita cek bersama kualitasnya secara random dan menurut saya sudah memadai kualifikasi kualitas beras medium dan beratnya juga tadi sudah kita coba beberapa sampel dan memenuhi syarat rata-rata di atas 15 kg," ujar Muhadjir dalam pernyataan tertulis, Sabtu (12/9).
Baca juga: Satgas: Tidak Ada Jalan Lain Selain PSBB di DKI Jakarta
Muhadjir mengungkap, bantuan beras akan dibagikan untuk tiga bulan alokasi. Secara teknis, pembagian bantuan beras akan dibagikan bertahap setiap bulan dengan total jumlah penerima manfaat sebanyak 10 juta KPM PKH. Namun dia menjelaskan, karena banyak persiapan yang harus dilakukan sehingga pada tahap awal penyaluran dilakukan dua bulan alokasi sekaligus.
"Perlu dipahami, ini bukan untuk mengganti bansos yang sudah ada. Bantuan program reguler PKH tetap diberikan dan ini ditambah dengan bantuan beras. Intinya kita ingin menjamin bahan pokok terutama beras untuk KPM PKH bisa tercukupi," tuturnya.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut Arwakhudin Widiarso melaporkan, stok beras di gudang Bulog termasuk Gudang Bulog Pulo Brayan Darat II, Kota Medan, cukup untuk memenuhi kebutuhan program bansos beras untuk KPM PKH di Sumut.
"Beras yang ada di gudang Bulog ini stok tahun 2020. Jumlahnya ada 20.400 ton yang siap dibagikan kepada 455 ribu KPM PKH di Sumut. Untuk Kota Medan jumlahnya 50 ribu KPM dan untuk 3 bulan alokasi" tandasnya. (H-3)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rina Saadah optimistis target swasembada pangan nasional pada 2029 dapat tercapai, didasari keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras pada 2025.
Defiyan menekankan bahwa status swasembada hanya bisa diakui secara objektif jika secara faktual tidak ada lagi impor beras yang dilakukan oleh BUMN PT Badan Urusan Logistik (Bulog).
Minyakita laku keras di Pasar Gedhe Klaten karena harga terjangkau Rp15.700/liter. Pedagang berharap pasokan ditambah guna penuhi permintaan warga.
Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggandeng mitra untuk membuka kios RPK guna mengatasi kelangkaan Minyakita.
Meski stok melimpah, Mentan menekankan bahwa pemerintah tetap waspada terhadap tantangan eksternal, terutama dampak fenomena El Nino.
Kementerian Pertanian menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,5 juta ton sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved