Tok! Program Organisasi Penggerak Digeser ke 2021

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi menunda pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP) hingga 2021 mendatang. Ada beberapa faktor dan pertimbangan yang menjadi pertimbangan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.

“Setelah kami evaluasi selama satu bulan, kami memutuskan untuk menunda POP untuk tahun 2020. Jadi POP akan mulai di tahun 2021, ini masih akan jalan tapi dengan memberikan kita waktu untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan yang sebagian direkomendasikan oleh organisasi masyarakat,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).

Setidaknya ada tiga pertimbangan yang membuat pelaksanaan POP ditunda, yakni Kemendikbud ingin memastikan bahwa program ini dapat merangkul organisasi-organisasi masyarakat di dunia pendidikan.

Kemudian memastikan persiapan program bisa terlaksana dengan baik dengan memberikan waktu bagi organisasi-organisasi yang terlibat untuk merencanakan program pelatihannya di masa covid-19 dengan lebih detail.

Lalu, Nadiem juga ingin memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat maupun ormas lainnya bahwa organisasi yang lolos POP adalah organisasi yang layak dan mumpuni.

“Jadi semua itu memberikan kita waktu untuk menyempurnakan kredibilitas dan integritas dari program ini dan melibatkan semua organisasi masyarakat yang terbaik,” imbuhnya.

Karena perubahan ini, anggaran POP tahun ini sebesar Rp595 miliar pun direalokasi Nadiem untuk membantu kebutuhan pulsa guru selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring di masa pandemi covid-19.

Nadiem berharap PGRI dan Muhammadiyah bersedia bergabung kembali dengan POP di tahun depan setelah sebelumnya sempat mengundurkan diri. Saat ini pihaknya masih berdiskusi secara intensif dengan kedua organisasi tersebut untuk menyelesaikan berbagai isu mengenai stuktur dan kriteria POP.

“PBNU Alhamdulillah sudah menyetujui untuk kembali pada program Organisasi Penggerak. Harapan kami dalam waktu dekat kami juga bisa membawa kembali Muhammadiyah maupun PGRI,” pungkasnya. (H-2)