Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus menyosialisasikan pengelolaan limbah B3 infeksius Covid-19 dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Target KLHK untuk sosialisasi ini sebanyak 55 wilayah.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebut sosialisasi sudah terlaksana di 39 lokasi. Sementara 16 lainnya belum terlaksana karena belum ada kesesuaian tanggal untuk pelaksanaan di lapangan.
"Saya meminta Ibu Dirjen (PSLB3) mengintensifkan dan bila perlu mempersiapkan di lapangan," kata Menteri Siti dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (8/7).
Sosialisasi yang belum terlaksana antara lain di dapil Aceh I, Lampung I, Jabar III, Jateng IV dan VIII, Jatim IX dan XI, Kalbar I, Sulsel II, Sulteng, NTB I, Maluku, Maluku Utara, serta Papua.
Sementara itu, prasarana dan sarana penanganan limbah infeksius Covid-19 antara lain berupa dropbox limbah fasyankes, plastik pengumpul limbah, alat pelindung diri, dan kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan.
Menteri LHK melaporkan, pengadaan dropbox dan plastik penampungan limbah untuk 8 wilayah sudah dalam proses pengiriman antara lain Jabar IX, IV dan VII, Jateng III dan VI, NTB I, Papua, serta NTT II.
"Jadi akan dilanjutkan terus dan mulai 14 Juli akan diintensifkan lagi di lapangan," katanya.
Di sisi lain, sebanyak 30 wilayah sedang dalam proses penyelesaian administrasi dengan penyedia.
"Ternyata dropbox ini merupakan barang yang agak langka dan sulit. Sudah ada vendornya tetapi belum bisa merespon dan sedang terus kejar," ujar Menteri Siti.
Kemudian, lanjutnya, sebanyak 17 wilayah sedang dalam proses pengadaan dengan e-purchasing dan e-katalog.
"Untuk pengadaan APD di dalam e-katalognya memang tidak tersedia dalam satu paket. Maka dilakukan dalam mekanisme lelang yang cepat dan sedang dalam proses," terang Menteri Siti.
"Sedangkan untuk pengadaan kendaraan pembantu penyemprotan atau disinfektan untuk 26 wilayah sudah dalam proses juga pengadaan di e-purchasing," pungkasnya. (Ifa/OL-09)
Tim Gakkum KLHK telah melakikan penyegalan pada lahan yang terbakar. Penyegelan dilakukan sebagai tanda dimulainya penyelidikan atas dugaan unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan HPK
Festival LIKE pertama di 2023 lebih menekankan pada strategi FOLU Net Sink 2030 dan perhutanan sosial, maka tahun ini Festival LIKE 2 akan menekankan pada teknologi ramah iklim.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
LOCAL Conference of Youth Indonesia 2024 mengadakan pre-event dengan tema Youth Synergy in Local Conference of Youth Indonesia di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan.
Komitmen dalam pengurangan sampah merupakan langkah penting dalam menangani permasalahan sampah, dan sinergi dalam pelaksanaannya sangat diperlukan.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved