Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus menyosialisasikan pengelolaan limbah B3 infeksius Covid-19 dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Target KLHK untuk sosialisasi ini sebanyak 55 wilayah.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebut sosialisasi sudah terlaksana di 39 lokasi. Sementara 16 lainnya belum terlaksana karena belum ada kesesuaian tanggal untuk pelaksanaan di lapangan.
"Saya meminta Ibu Dirjen (PSLB3) mengintensifkan dan bila perlu mempersiapkan di lapangan," kata Menteri Siti dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (8/7).
Sosialisasi yang belum terlaksana antara lain di dapil Aceh I, Lampung I, Jabar III, Jateng IV dan VIII, Jatim IX dan XI, Kalbar I, Sulsel II, Sulteng, NTB I, Maluku, Maluku Utara, serta Papua.
Sementara itu, prasarana dan sarana penanganan limbah infeksius Covid-19 antara lain berupa dropbox limbah fasyankes, plastik pengumpul limbah, alat pelindung diri, dan kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan.
Menteri LHK melaporkan, pengadaan dropbox dan plastik penampungan limbah untuk 8 wilayah sudah dalam proses pengiriman antara lain Jabar IX, IV dan VII, Jateng III dan VI, NTB I, Papua, serta NTT II.
"Jadi akan dilanjutkan terus dan mulai 14 Juli akan diintensifkan lagi di lapangan," katanya.
Di sisi lain, sebanyak 30 wilayah sedang dalam proses penyelesaian administrasi dengan penyedia.
"Ternyata dropbox ini merupakan barang yang agak langka dan sulit. Sudah ada vendornya tetapi belum bisa merespon dan sedang terus kejar," ujar Menteri Siti.
Kemudian, lanjutnya, sebanyak 17 wilayah sedang dalam proses pengadaan dengan e-purchasing dan e-katalog.
"Untuk pengadaan APD di dalam e-katalognya memang tidak tersedia dalam satu paket. Maka dilakukan dalam mekanisme lelang yang cepat dan sedang dalam proses," terang Menteri Siti.
"Sedangkan untuk pengadaan kendaraan pembantu penyemprotan atau disinfektan untuk 26 wilayah sudah dalam proses juga pengadaan di e-purchasing," pungkasnya. (Ifa/OL-09)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved