Catatan Komisi X Terkait Peta Jalan Pendidikan Nadiem

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun peta jalan pendidikan sebagai dasar evaluasi kebijakan/program pendidikan yang dijalankan stakeholder terkait selama 15 tahun ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai peta jalan yang dirancang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim beserta jajarannya sudah baik.

Namun, ada beberapa catatan dari Komisi X terkait isu pendidikan yang masih berlarut-larut seperti guru honorer dan infrastruktur sekolah.

“Guru honorer itu harus masuk dalam peta jalan, karena ini menyangkut masalah kesejahteraan yang selama ini puluhan tahun tidak pernah ada solusi,” kata Syaiful Huda saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (3/7).

Menurutnya, infrastruktur sekolah juga harus masuk dalam peta jalan pendidikan karena masih banyak sekolah yang mengalami rusak sedang hingga berat.

“Khusus soal ini saya bilang ke Mas Nadiem bahwa anggaran 20 persen yang setara dengan Rp500 triliun itu harus sepenuhnya untuk fungsi pendidikan. Karena faktanya selama ini dari Rp500 triliun, yang sepenuhnya untuk fungsi pendidikan tidak lebih dari Rp200 triliun. Artinya kalau ini tidak bisa dimaksimalkan oleh Mas Nadiem soal anggaran ini akan semakin rumit ke depan,” ujarnya.

Sedangkan catatan ketiga, Syaiful menilai perlu adanya terobosan terkait kepala sekolah dan guru. Hal ini pun direspon oleh Nadiem dengan mengadakan program Guru Penggerak dan Organisasi Penggerak.

“Secara pribadi saya menaruh harapan besar terkait dengan Organisasi Penggerak ini karena selama ini berbagai cara sudah dilakukan, misalnya menyerahkan sekolah yang bagus itu melalui dinas, melalui pemda tapi tidak pernah berhasil. Kita berharap dengan organisasi penggerak bisa menginspirasi banyak sekolah,” tuturnya.

Baca juga : Kemendikbud Luncurkan Merdeka Belajar Episode 5: Guru Penggerak

Syaiful mengaku telah berpesan kepada Nadiem bahwa peta jalan harus dikontekskan pada kondisi negara Indonesia yang luas dengan disparitas yang besar dan kondisi sekolah di setiap daerah sangat berbeda. Dia pun meminta kepada Mendikbud agar melibatkan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi pendidikan.

“Tapi sekecil apapun inisiatif harus kita lakukan, termasuk Guru Penggerak. Sebagai sebuah terobosan, saya oke tinggal nanti di level operasional lapangannya seperti apa, karena ini butuh di level itu tidak boleh ada kekurangan. Jadi level gagasan dengan level pelaksanaan harus dikawal betul, di situlah pentingnya melibatkan pemda, karena sesungguhnya yang punya sekolah itu kan pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kepemimpinan Mas Nadiem dipertaruhkan bagaimana mampu mengkonsolidasikan ini dengan kepala dinas karena sesungguhnya mereka ujung tombak dari semua kebijakan,” terangnya.

Sedangkan terkait aplikasi digital yang disusun Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Syaiful mengaku kurang setuju. Dia beralasan, kondisi sekolah di setiap daerah berbeda-beda dan tidak semua mampu mengaplikasikan teknologi karena keterbatasan kompetensi maupun sarana dan prasarana seperti jaringan internet.

“Mas Nadiem membayangkan terjadi transformasi cepat dan besar-besaran. Ini yang saya dalam posisi kurang setuju. Dengan Indonesia yang besar, tentu perlu tahapan. Pada level tahapan ini penting, transformasi jangan lompat begitu,” tandasnya. (OL-2)