Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENINGKATNYA kebutuhan publik dalam mengakses informasi terkini melalui perkembangan teknologi komunikasi, merupakan strategi yang patut dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam mempublikasikan kinerja dan citra positif pengadilan.
Hal itu mengemuka dalam workshop and certification hakim juru bicara pengadilan 2020 yang digelar Mahkamah Agung dan Lembaga Sertifikasi Publik London School of Public Relation di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.
"Kehadiran profesi dan pendidikan public relations atau hubungan masyarakat (Humas) semakin dibutuhkan,” tegas Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricard dalam keterangan persnya, Rabu (18/3).
Menurut Zarof, peran juru bicara dalam menyampaikan informasi, menjadi penting saat mendistribusikan pesan kepada publik.
“Tuntutan inilah yang menjadi landasan bagi Badan Litbang Diklat Kumdil MA, untuk melaksanakan, mengoordinasikan, serta membina pendidikan dan pelatihan administrasi peradilan, untuk mewujudkan SDM yang dapat memenuhi harapan publik, dan mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat,” ujar Zarof.
Baca juga : Polri Mantapkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kehumasan
Kabid Penyelenggara Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA, R Yustiar Nugroho menambahkan, kegiatan yang diikuti 180 orang hakim juru bicara pengadilan itu, bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam bidang pengelolaan informasi dan pesan yang akan disampaikan ke publik.
“Selain itu, meningkatkan pengetahuan peserta dalam menjalin sinergi dan keakraban dengan rekan media sehingga dapat mengontrol informasi yang akan disampaikan ke publik,” ujar Yustiar Nugroho.
Yustiar menjelaskan, metode pembelajaran yang digunakan berbentuk ceramah, pendalaman materi dan diskusi.
Sementara untuk evaluasi kepada peserta, dilakukan melalui ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSPR. (RO/OL-7)
Kejaksaan Agung akan terus mengawal proses pengajuan kasasi yang akan diajukan terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
Juru Bicara MA Suharto menyampaikan baiknya masyarakat sabar menunggu tiap proses hukum yang sedang berjalan.
TIM investigasi KY masih mengumpulkan bukti terkait vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti.
KPK menyatakan kesiapan untuk membuka penyelidikan jika ditemukan indikasi rasuah dalam putusan bebas terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur
Pengacara R Kelly meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan vonisnya atas tuduhan kepemilikan pornografi anak dan penggugahan seks terhadap anak-anak.
Mahkamah Agung menyebut belum menerima pengaduan terkait putusan bebas yang dikeluarkan majelis hakim PN Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Pada setiap kelasnya, peserta juga diajak peduli kepada isu-isu sosial kemanusiaan, serta melakukan langkah nyata melalui kerja sama dengan platform formal.
Chatbot generasi terbaru yang sudah masuk dengan generative AI dan ditempel oleh ChatGPT.
PRAKTISI humas pemerintah dapat memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) generative secara optimal. Hal ini menjadi solusi cara menyampaikan pesan.
LLDikti Wilayah III bersama Universitas Esa Unggul menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Transformasi Kehumasan di Era Digital: Strategi dan Kolaborasi Masa Depan.
Perhatian publik tertuju pada kebijakan Tapera saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved