DPR Minta Ada Data Valid Terkait Penyaluran Jaminan Sosial

KOMISI VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki basis data yang valid. Hal tersebut agar penyaluran bantuan program-program jaminan sosial dapat tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya sudah membentuk Panja Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan untuk memastikan agar masyarakat betul-betul bisa mengetahui dan mendapatkan bantuan sosial.

Sehingga tidak ada satu pun di antara orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial tercederai akibat kesalahan data.

“Sebab implikasi dari itu semua tentu akan beriringan dengan anggaran yang disediakan untuk program-program tersebut,” kata Ace, dalam keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Rabu (12/2).

Menurutnya, masalah validitas data sebetulnya menjadi topik yang selalu dibahas Komisi VIII DPR RI bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, masalah ini hingga kini belum juga tuntas.

“Dari beberapa rapat yang kita lakukan terkait dengan verifikasi dan validasi data termasuk dengan periode yang lalu sesungguhnya belum bisa menjelaskan bahwa persoalan data ini tuntas. Sama sekali belum tuntas,” ucapnya.

Karenanya, ia mendesak Kemensos untuk terus memperbaiki data. Ia menyarankan data itu ditangani oleh pusat atau badan tersendiri di Kemensos dan mendapat pengawasan internal yang ketat.

“Nanti yang namanya Pusdatin itu, akan menjadi rujukan untuk data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), subsidi energi, Program Indonesia Pintar (PIP). Nah kalau sumber datanya semua diserahkan ke Kemensos, kalau sistemnya tidak tepat babak belur lho Kemensos. Itu menurut saya harus betul-betul hati-hati,” tukasnya. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama