Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SELESAI Rapat kerja (Raker) perdana pada Selasa lalu (5/11), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi IV DPR RI langsung melakukan kunjungan kerja (kunker) ke lokasi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pada Kamis (8/11), jajaran KLHK dan anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Anggota Dewan melanjutkan kunjungan ke Desa Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dan Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau serta ke lokasi pengendalian karhutla di Provinsi Jambi.
Pada kunjungan kerja ke Sumsel, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, M.R. Karliansyah mendampingi rombongan Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Hasan Aminudin dari Fraksi Nasdem.
Pada kesempatan tersebut, pejabat KLHK dan Komisi IV DPR RI bertemu masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel. Dalam pertemuan itu, Komisi IV DPR RI menggali informasi mengenai kendala dan hambatan yang ditemui Satgas Karhutla di lapangan.
Petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespons dengan menjelaskan bahwa banyak lokasi karhutla antara lain akses yang sulit dicapai, peralatan pemadaman yang terbatas, jumlah SDM yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.
Komisi IV DPR RI kemudian mengapresiasi KLHK yang telah berupaya mengendalikan karhutla dan konsisten dengan langkah-langkah pencegahan.
Di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau, Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Budisatrio Djiwandono dari Fraksi Gerindra mengapresiasi komitmen KLHK dalam penegakan hukum karhutla.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani memberi penjelasan upaya yang dilakukan KLHK dalam penegakan hukum karhutla.
Bentuk Relawan Pencegah Api
Dalam kunjungan kerja ke Desa Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimanta Tengah, pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK, Hudoyo mendampingi Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Dedi Mulyadi dari Fraksi Partai Golkar.
Dalam dialog dengan masyarakat peduli api, Komisi IV DPR RI akan mendorong pemerintah untuk membentuk relawan pencegah api agar kejadian karhutla dapat diminimalisir.
Pada kunjungan kerja kali ini, Komisi IV DPR RI juga mengobservasi tanaman berusia 3-4 tahun.
Sebagai antisipasi permintaan masyarakat terhadap bibit multi purpose tree species (MPTS) yang sangat antusias, KLHK akan membangun 1.000 Kebun Bibit Desa agar lebih memudahkan masyarakat mengakses bibit, serta dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. (OL-09)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved