Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berencana untuk memberikan insentif bagi perusahaan yang memanfaatkan sampah dalam negeri untuk didaur ulang.
"Nantinya, bagaimana Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bisa memberikan insentif fiskal kalau ada industri daur ulang yang akan menggunakan sampah dalam negeri. Supaya iklimnya kompetitif," kata Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar di Menara Astra, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).
Namun, Novrizal belum bisa menyebut secara rinci mengenai aturan baru tersebut karena masih dalam proses perencanaan dengan Kementerian Keuangan.
Untuk saat ini, Novrizal menyatakan pihaknya berupaya memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Di antaranya yaitu mendorong penggunaan dropbox serta menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R).
Baca juga: Pimpinan Perguruan Tinggi Diminta tidak Alergi Rektor Asing
Saat ini, menurut dia, kesadaran masyarakat akan pentingnya diet plastik meningkat pesat. Novrizal menyatakan saat ini 97,9% masyarakat Jabodetabek menyadari pentingnya diet plastik.
"Keinginan pengurangan sampah plastik, masyarakat punya keinginan. Begitu ada caranya mereka akan melakukan. Jadi itu peran kita untuk terus mendorong," ucapnya. (X-15)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Presiden menilai pendekatan teknologi sederhana yang digunakan mampu menghasilkan sistem yang efektif dan aplikatif.
Dalam konteks nasional, pemerintah menargetkan tingkat penanganan sampah mencapai 63,41 persen pada 2026.
Berbagai jenis material seperti banner, tekstil, plastik, hingga limbah organik ditampilkan dalam proses transformasinya menjadi produk fungsional.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
PERJUANGKAN solusi pengelolaan sampah Bali, Gubernur Wayan Koster meneken kerja sama pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama pemerintah pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved