Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AGENSI Han Hyo-joo telah membantah laporan terkait pemeriksaan pajak artisnya. Sebelumnya, Aju News melaporkan bahwa Kantor Pajak Daerah Seoul melakukan pemeriksaan pajak yang tidak teratur terhadap Han Hyo-joo pada akhir 2022.
Dilaporkan bahwa mereka mengenakan biaya tambahan (denda) sekitar 60 juta won (Rp697 juta) hingga 70 juta won (Rp814 juta) untuk pajak yang tidak dilaporkan.
“Han Hyo-joo menerima pemeriksaan pajak biasa dan bukan pemeriksaan pajak khusus. Tidak ada masalah substansial, kelalaian, atau aspek apa pun yang dapat menimbulkan kecurigaan penggelapan pajak,” ungkap BH Entertainment mengklarifikasi.
Baca juga: Video Pertunjukan Lagu Take Two Ungkapan Terimakasih BTS pada Army
Mereka menagtakan, dalam proses penyelidikan, perbedaan interpretasi tentang apa yang dikenai pajak mengakibatkan kesalahan akuntansi. Sebagian dari biaya yang diakui mengakibatkan Han Hyo-joo membayar biaya tambahan.
“Agensi dan Han Hyo-joo telah dengan patuh membayar pajak sampai sekarang. Secara khusus, Han Hyo-joo menjabat sebagai duta Layanan Pajak Nasional pada tahun 2011, dan dia juga membayar pajaknya dengan patuh hingga menerima pujian dari presiden karena menjadi pembayar pajak yang patut dicontoh pada tahun 2014. kejadian mengenai pajak.”
Baca juga: Ucapan Selamat Ulang Tahun BTS ke-10 Menggema di Lini Masa
Terakhir, mereka mengatakan bahwa Han Hyo-joo dan aktor agensi merela akan terus membayar pajak dengan patuh sebagai prinsip ke depan. Saat ini, Han Hyo Joo bersiap untuk membintangi serial Disney+ Moving. (Z-10)
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
EFIN adalah nomor identifikasi penting untuk pelaporan SPT pajak secara elektronik. Ini cara anda mendapatkan EFIN secara daring.
Pendaftaran NPWP kini lebih mudah dengan layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini caranya.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Bingung menghitung pajak penghasilan? Ini panduan lengkapnya bagi wajib pajak.
Wajib pajak adalah mereka yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Apakah kamu termasuk?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved