Skema Penempatan Manajer Kopdes Merah Putih Harus Jelas untuk Cegah Konflik

PENGAMAT koperasi sekaligus Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Koperasi, Agung Sujatmiko, menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan skema rekrutmen serta penempatan manajer Kopdes Merah Putih. Hal ini dinilai krusial untuk meminimalkan potensi konflik sosial di tingkat desa.

Agung menyoroti aspek mendasar mengenai asal sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi posisi tersebut. Menurutnya, pemerintah harus memastikan apakah tenaga kerja tersebut diambil dari warga desa setempat atau didatangkan dari luar daerah.

"Kalau direkrut, pertanyaannya dari mana sumber rekrutmennya? Apakah dari desa situ atau dari luar desa yang akan ditempatkan?" ujar Agung saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Baca juga : Pengamat: Manajer Kopdes Merah Putih Butuh SOP dan Indikator Kinerja Jelas

Risiko Adaptasi dan Harmonisasi Desa

Perbedaan latar belakang sosiokultural menjadi perhatian utama. Agung menilai manajer Kopdes Merah Putih yang berasal dari luar daerah mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Keterbatasan pemahaman ini berisiko menghambat koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa.

Selain masalah teknis pekerjaan, penempatan tenaga luar desa juga berpotensi memicu kecemburuan sosial, terutama jika di desa tersebut terdapat lulusan sarjana yang masih menganggur.

"Misalkan di situ ada sarjana yang menganggur, mereka mungkin berpikir kenapa tidak diambil dari desa kami. Ini bisa menimbulkan konflik karena manajer merasa hanya menjalankan tugas pusat tanpa mempertimbangkan dinamika lokal," tambahnya.

Baca juga : Jiwa Entrepreneurship Jadi Kunci bagi Manajer Kopdes Merah Putih

Namun, Agung juga memberikan catatan bahwa rekrutmen dari warga lokal bukan tanpa tantangan. Kedekatan dengan lingkungan tempat tinggal tidak selalu menjamin peningkatan kinerja atau inovasi. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk merumuskan indikator kinerja (KPI) yang ketat dan kontrak kerja yang jelas.

Prioritas Masyarakat Lokal

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah akan mengutamakan masyarakat lokal dalam proses seleksi lowongan Kopdes Merah Putih tersebut.

"Kalau ada dua kandidat dengan nilai sama, maka diprioritaskan yang berasal dari kawasan terdekat," tegas Zulkifli.

Program penempatan 30.000 manajer ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mentransformasi koperasi desa agar dikelola secara lebih modern, profesional, dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional di bawah koordinasi PT Agrinas Pangan Nusantara. (Ant/H-3)