Mengenal Pegawai BUMN PKWT di Tengah Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes

PEMERINTAH resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Di balik program ini, muncul skema kerja yang menjadi sorotan: pegawai BUMN dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa para manajer yang lolos seleksi akan bekerja di bawah naungan BUMN, bukan langsung sebagai pegawai tetap koperasi.

“30 ribu manajer Kopdes Merah Putih yang lolos nantinya akan bekerja di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu, Jumat (17/4).

Baca juga : Pemerintah Pastikan Rekrutmen Kopdes dan Kampung Nelayan tanpa Jalur Titipan

PKWT Jadi Tahap Transisi

Skema PKWT ini bukan sekadar kontrak kerja biasa, melainkan bagian dari tahapan pembinaan. Pemerintah menyiapkan pola transisi dari pegawai BUMN menuju pengelola koperasi desa mandiri.

Zulkifli Hasan menjelaskan mekanisme lanjutan setelah masa kontrak.

“Setelah itu akan dimatangkan lagi, nanti dua tahun di BUMN. Setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih.”

Baca juga : Pemerintah Buka 35 Ribu Lowongan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan, akan jadi Pegawai BUMN

Artinya, pegawai PKWT ini disiapkan sebagai kader penggerak ekonomi desa, bukan sekadar pekerja kontrak jangka pendek.

Negara Cari SDM Terbaik

Dalam program ini, pemerintah menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia. Rekrutmen dibuka untuk lulusan D3 hingga S1 dari semua jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun.

Zulkifli Hasan juga menyampaikan ajakan terbuka kepada masyarakat.

“Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik demi Indonesia maju.”

Rekrutmen Skala Nasional

Program ini merupakan bagian dari target pemerintah membangun sekitar 30 ribu Kopdes Merah Putih hingga pertengahan 2026. Proses seleksi dilakukan secara nasional dan melibatkan lintas kementerian serta lembaga negara.

Lebih jauh, Zulkifli Hasan juga menegaskan prinsip seleksi yang digunakan.

“Proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya.”

Makna PKWT dalam Program Ini

Dalam konteks ini, status PKWT memiliki makna yang berbeda dibanding praktik umum di dunia kerja:

• Sebagai masa penugasan awal di BUMN
• Menjadi fase latihan dan pematangan SDM
• Berujung pada transisi pengelolaan ke koperasi desa

Dengan pendekatan ini, pemerintah mencoba menggabungkan sistem ketenagakerjaan BUMN dengan misi pembangunan ekonomi berbasis desa. (E-4)