Tiga Pilar Perkuat Keselamatan Perlintasan Kereta Api

TINGGINYA angka kecelakaan di perlintasan kereta api mendorong kebutuhan perubahan pendekatan penanganan yang lebih komprehensif dan berbasis masyarakat. 

Urgensi penanganan semakin menguat berdasarkan data yang mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir (2024-2025) terjadi 668 kecelakaan di perlintasan liar di seluruh Daop dengan 327 korban jiwa. Bahkan pada tahun ini saja, terjadi 38 kecelakaan dengan 39 korban jiwa.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijawarno menegaskan bahwa peningkatan keselamatan perlintasan memerlukan pendekatan komprehensif berbasis tiga pilar utama, yaitu edukasi, rekayasa (engineering), dan penegakan hukum (enforcement). 

Baca juga : Pentingnya Edukasi Keselamatan Perlintasan Kereta Api: Strategi Zero Mistake

"Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kecelakaan secara berkelanjutan," ungkapnya dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar LKBN Antara, Jakarta, Rabu (15/4). 

Dari perspektif sosial, sosiolog dari Universitas Indonesia Erna Karim menilai bahwa perlintasan liar tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis, melainkan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan. 

"Solusi harus dibangun melalui perubahan tata kelola yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, operator, dan masyarakat, serta didukung oleh edukasi berbasis data, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta Api Indonesia Dadan Rudiansyah menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses penanganan. 

"Masyarakat tidak dapat diposisikan sebagai objek kebijakan semata, melainkan harus menjadi bagian dari solusi melalui pemahaman aturan dan perubahan perilaku yang berkelanjutan." (Ant/I-2)