Penyimpangan Gula Rafinasi dan Lemahnya Perlindungan Petani Tebu Jadi Sorotan

ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Budi Sulisyono menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam tata kelola industri gula nasional, mulai dari penyimpangan distribusi gula rafinasi hingga lemahnya perlindungan terhadap petani tebu.

Budi mengungkapkan, masih ditemukan praktik penyimpangan penggunaan gula rafinasi yang seharusnya diperuntukkan bagi industri dan farmasi, namun justru beredar di pasar sebagai gula konsumsi. “Ini menjadi pekerjaan rumah, khususnya bagi Kementerian Perdagangan, untuk memperketat pengawasan sejak awal,” ujarnya pada Rabu (8/4).

Selain itu, ia menilai upaya intensifikasi di sektor perkebunan tebu belum optimal, berbeda dengan komoditas lain seperti padi yang telah mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

Baca juga : Industri Gula harus Terintegrasi dengan Perkebunan Tebu Rakyat

“Kita belum melihat intensifikasi yang signifikan di sektor tebu, padahal ini sangat penting untuk meningkatkan produksi,” katanya.

Budi juga menyoroti kondisi petani tebu yang masih menghadapi ketidakpastian, baik dari sisi harga maupun penyerapan hasil panen. Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu petani bahkan mengeluhkan pabrik gula yang tidak mampu menyerap hasil tebu mereka, sehingga membutuhkan skema talangan.

“Petani butuh kepastian harga dan pasar. Kalau ini tidak ada, bagaimana mereka tertarik untuk menanam tebu?,” tegasnya.

Baca juga : Legislator Sebut Misi Perdamaian Dunia Harus Tetap Dijaga

Lebih lanjut, ia menilai persoalan industri gula juga dipicu oleh lemahnya koordinasi antar-kementerian, yang berdampak pada kebijakan impor gula yang dinilai berlebihan. Kondisi ini berpotensi menekan daya saing industri gula dalam negeri.

“Selama tidak ada sinkronisasi kebijakan, modernisasi, dan kepastian bagi petani, maka restrukturisasi atau penggabungan industri gula tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi,” terang dia.

Budi menegaskan, pembenahan industri gula harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi korporasi, tetapi juga dengan memperkuat posisi petani sebagai aktor utama dalam rantai pasok. “Harus dipikirkan kembali bagaimana menjaga keberlanjutan produksi gula nasional yang berpihak pada petani,” pungkasnya. (Fal/P-3)