Dua Pekan Gencatan Senjata AS-Iran tidak Cukup, Rantai Pasok Global masih Terganggu

EKONOM Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpandangan rencana dua pekan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memang memberi napas lega bagi pasar global, yang tercermin dari turunnya harga minyak. Namun, jeda konflik tersebut dinilai belum cukup untuk memulihkan rantai pasok global yang sempat terguncang, terutama di jalur vital Selat Hormuz.

Ia menjelaskan pemulihan fisik arus barang tidak berlangsung otomatis. Sekitar 130 juta barel minyak, 46 juta barel bahan bakar hasil olahan minyak mentah (refined fuels), dan 1,3 juta ton gas alam cair (LNG) masih tertahan di kapal-kapal yang menunggu jalur aman. Perusahaan pelayaran, operator kapal, dan penjamin asuransi juga tetap akan berhitung keras sebelum mengirim armada kembali ke kawasan.

Gangguan ekspor minyak melalui Hormuz yang sempat mencapai sekitar 13 juta barel per hari pada Maret juga telah memaksa produsen memangkas output besar-besaran. Sementara itu, proses restart ladang minyak, terminal, serta kilang membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Baca juga : Harapan Gencatan Senjata AS-Iran Menipis, Trump: Masih Belum Cukup

"Jadi, dua minggu cukup untuk meredakan panik pasar, tetapi tidak cukup untuk mengembalikan rantai pasok global ke kondisi normal," ujar Syafruddin kepada Media Indonesia, Rabu (8/4).

Ia menuturkan gangguan energi dapat berubah menjadi inflasi global dengan sangat cepat, bahkan sebelum kekurangan pasokan benar-benar terasa di sektor riil. Pasar biasanya lebih dulu menyalurkan syok energi ke harga kontrak minyak, ongkos pengiriman, biaya asuransi, serta ekspektasi inflasi.

Ketika Hormuz ditutup dan konflik meningkat, pasar langsung menghitung risiko lonjakan harga energi dunia dan potensi perlambatan global. Hal ini, kata Syafruddin, wajar karena jalur tersebut menangani sekitar seperlima pengiriman minyak global. Begitu terganggu, negara pengimpor energi segera menghadapi ancaman kenaikan biaya produksi, transportasi, logistik, hingga pangan. Asia menjadi kawasan yang sangat rentan karena mengimpor sekitar 60% minyak dan 80% gas dari Timur Tengah.

Baca juga : Prabowo Soroti Posisi Strategis Indonesia di tengah Prahara Selat Hormuz

"Artinya, transmisi dari gangguan energi ke inflasi tidak menunggu berbulan-bulan," ucap Syafruddin.

Ekspektasi harga dapat bergerak dalam hitungan hari, lalu diteruskan ke harga impor, tarif angkut, dan biaya distribusi dalam waktu singkat. Gencatan senjata memang menurunkan risiko jangka pendek, tetapi luka pada pasar energi membuat ancaman inflasi global belum sepenuhnya mereda.

Dampak terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) domestik dan beban subsidi juga dinilai tetap signifikan, terutama jika gencatan senjata tidak bertahan atau pemulihan pasokan berlangsung lambat. Sebagai negara net importir energi, Indonesia masih rentan terhadap gejolak harga minyak global yang dapat segera meningkatkan biaya impor dan menekan stabilitas domestik.

Syafruddin mencatat gencatan senjata selama dua minggu memang sempat meredakan tekanan. Harga minyak Brent turun tajam, sementara rupiah menguat ke kisaran Rp17.010 hingga Rp16.995 per dolar AS. Meski demikian, pasar minyak global diperkirakan masih akan lebih ketat sekitar 3–5 juta barel per hari dibandingkan ekspektasi sebelum konflik dalam beberapa tahun ke depan.

"Karena itu, risiko terhadap BBM domestik dan subsidi dinilai masih tetap ada, terutama jika konflik kembali meningkat atau pemulihan logistik terganggu," katanya. 

Di sisi lain, penguatan rupiah diperkirakan terbatas dan rentan berbalik arah. Pergerakan ini juga terjadi secara regional, dengan mata uang negara ASEAN lain seperti ringgit Malaysia, peso Filipina, dolar Singapura, dan baht Thailand turut menguat.

Sementara itu, dolar AS cenderung melemah secara global dan harga emas tetap menguat, mencerminkan sikap pasar yang masih mencari aset aman di tengah ketidakpastian.

Selama gencatan senjata bertahan, Selat Hormuz tetap terbuka, dan dolar AS tidak kembali menguat tajam, rupiah berpeluang bertahan di bawah level Rp17.000 per dolar AS. 

"Namun, pelaku pasar masih menilai kondisi ini rapuh, sehingga pemulihan yang terjadi cenderung bersifat sementara," imbuhnya. 

Perbaikan fiskal

Dihubungi terpisah, ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menilai izin bagi dua tanker milik Pertamina untuk melintasi Selat Hormuz menjadi kabar positif bagi pasokan minyak Indonesia. Kondisi ini dinilai mampu menekan potensi kelangkaan dan lonjakan harga energi domestik, sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskal. Ia menegaskan defisit anggaran perlu dijaga tetap di bawah 3%.

Namun demikian, ia mengingatkan kondisi fiskal Indonesia masih menghadapi tekanan, mengingat target defisit telah ditetapkan sebesar 2,9% bahkan tanpa adanya konflik geopolitik. Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Didin berpandangan pengeluaran negara perlu lebih efisien, khususnya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan lain seperti Koperasi Desa Merah Putih. 

"Langkah efisiensi ini penting untuk menyehatkan fiskal dan menghindari penambahan utang luar negeri yang berpotensi membebani keuangan negara," tegasnya.

Didin berpendapat anggaran program MBG masih terlalu besar dan belum sepenuhnya tepat sasaran karena tidak banyak mengalir ke sektor UMKM. 

"Oleh karena itu, ia menyarankan agar anggaran MBG dikurangi hingga 50 persen dan difokuskan pada penanganan stunting yang masih berada di kisaran 19–20%, sehingga manfaatnya lebih optimal," usulnya.

Didin menambahkan, apabila rencana penambahan utang baru pada 2026 sebesar Rp826 triliun dapat ditekan, maka beban pembayaran pokok dan bunga utang yang diperkirakan mencapai Rp1.650 triliun juga dapat dikurangi. Penghematan tersebut dinilai bisa dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mengurangi ketimpangan, terutama melalui penguatan daya beli masyarakat, program bantuan sosial, serta dukungan permodalan bagi UMKM.

Meski terdapat peluang dari meredanya ketegangan global dari gencatan perang AS-Iran, Didin tetap mengingatkan agar Indonesia waspada terhadap dinamika geopolitik yang belum sepenuhnya stabil. Ia menilai kebijakan gencatan senjata yang terjadi saat ini berpotensi diperpanjang, seiring tekanan politik domestik di Amerika Serikat, termasuk terhadap Donald Trump.

Lebih lanjut, ia menekankan kepercayaan investor sangat bergantung pada perbaikan tata kelola fiskal dan indikator makroekonomi. Menurutnya, langkah efisiensi anggaran, peningkatan transparansi, serta perbaikan berbagai indikator ekonomi akan mendorong peningkatan kepercayaan pasar. Hal ini tercermin dalam penilaian lembaga pemeringkat seperti S&P Global serta indeks global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang turut mencermati kualitas tata kelola fiskal dan pasar modal Indonesia. 

"Momentum saat ini sebagai peluang emas bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional," pungkasnya. (Ins/I-1)