Dampak Perang Iran terhadap Ekonomi Indonesia: Pemerintah Waspadai Inflasi hingga Tekanan APBN

KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, berpotensi memicu dampak ekonomi global. Namun, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat menghadapi gejolak tersebut, meskipun sejumlah risiko seperti inflasi, tekanan nilai tukar, dan beban fiskal tetap perlu diwaspadai.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa dampak langsung terhadap ekonomi nasional masih terbatas, kecuali terjadi gangguan besar pada jalur energi dunia.

Resiliensi Ekonomi Indonesia masih Kuat

Di tengah potensi krisis global, Indonesia dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang relatif baik dibanding negara lain.

Baca juga : Timur Tengah Memanas, Agen Travel Umrah Diminta Kordinasi ke Kemenhaj dan Umroh Purwakarta

“Di tengah risiko ini, resiliensi kita masih tinggi. Pertumbuhan kita tinggi di antara negara-negara G20. Kita nomor dua setelah India,” ujar Susiwijono dalam UOB Media Editors Circle yang berlangsung di Jakarta, Senin (2/3).

Dampak Langsung Dinilai Terbatas

Menurut pemerintah, ketergantungan Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah tidak terlalu besar, baik dari sisi impor minyak maupun perdagangan.

“Dari konteks keseluruhan ekonomi tidak terpengaruh banyak. Minyak pilihannya banyak, tidak hanya dari Timur Tengah. Neraca perdagangan kita ke Timur Tengah juga tidak terlalu tinggi,” jelasnya.

Baca juga : Dari Meja Perundingan ke Medan Perang: Trump Perintahkan Serangan ke Iran

Namun, Susiwijono menyebut situasi bisa berubah drastis apabila jalur distribusi energi global terganggu. Ancaman terbesar muncul jika terjadi penutupan total jalur pelayaran strategis dunia.

“Gangguannya nanti jika Selat Hormuz total ditutup. Ini yang penting (untuk diantisipasi),” kata Susiwijono.

Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dunia. Penutupan jalur ini berpotensi mendorong lonjakan harga energi global secara signifikan.

Kenaikan harga minyak memiliki dampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama karena subsidi energi.

“Sensitivitas APBN kita soal energi tinggi. Setiap harga minyak naik US$1, pemerintah harus menambah subsidi sekitar Rp10,3 triliun, sementara penerimaan negara bukan pajak hanya sekitar Rp3 triliun. Jadi defisit sekitar Rp6 triliun,” ungkapnya.

Pemerintah, ungkapnya, terus memantau perkembangan harga energi global untuk mengantisipasi tekanan fiskal.

Risiko Inflasi dan Suku Bunga

Gangguan geopolitik juga dapat memicu pembatasan pergerakan komoditas global, yang berujung pada kenaikan harga barang.

“Jika rantai pasok global terganggu maka semuanya akan terganggu. Akan ada tekanan inflasi dan harga naik,” kata Susiwijono.

Dalam kondisi tersebut, bank sentral berpotensi menaikkan suku bunga guna menahan inflasi, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Ancaman Capital Outflow dan Pelemahan Rupiah

Ketidakpastian global biasanya mendorong investor mencari aset aman seperti emas, sehingga dana asing keluar dari negara berkembang.

“Investor akan memilih aset lain seperti emas. Bisa terjadi capital outflow, tekanan ke rupiah, dan itu juga akan berpengaruh ke APBN kita,” ujarnya.

Pelemahan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan biaya impor serta beban utang pemerintah.

Meski berbagai risiko mengintai, pemerintah menegaskan bahwa kondisi saat ini masih terkendali. Respons kebijakan akan disesuaikan dengan perkembangan geopolitik dan ekonomi global. (E-4)