Pemerintah Diminta Tanggung Angsuran KPR bagi Korban Bencana Sumatra

BENCANA banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 menewaskan sedikitnya 1.068 orang dan menyebabkan lebih dari 147 ribu rumah rusak. Pemerintah didorong segera menyiapkan skema pemulihan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengusulkan pembentukan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bencana bagi korban yang rumahnya hancur total akibat bencana.

“Kami mengusulkan adanya KPR Bencana untuk membantu korban kembali memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman,” kata Junaidi kepada media, Jumat (19/12/2025).

Baca juga : 3,2 Juta Warga Terdampak Bencana di Sumatra, 770 Meninggal Dunia

Menurut Junaidi, KPR Bencana hanya diperuntukkan bagi korban yang kehilangan rumah secara fisik 100%. Program tersebut tidak ditujukan untuk renovasi, melainkan pembangunan rumah baru dengan melibatkan pengembang berpengalaman dalam penataan permukiman.

Dalam skema yang diusulkan, angsuran KPR akan dibayarkan oleh pemerintah sehingga korban tidak dibebani cicilan. Selain itu, persyaratan kredit diminta tidak memberatkan, termasuk tidak menerapkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) secara ketat.

“Pembiayaannya mirip dengan KPR subsidi selisih bunga. Ini lebih efisien dan berpotensi meringankan beban fiskal negara,” ujarnya.

Baca juga : Banjir dan Longsor Dominasi Kejadian Bencana Sepanjang 2024

Ia menambahkan, perbankan perlu melihat program tersebut sebagai kebijakan khusus karena berkaitan dengan kondisi darurat akibat bencana alam. Pembangunan rumah juga direncanakan melibatkan tenaga kerja lokal serta penggunaan bahan bangunan dari daerah setempat.

“Keterlibatan tenaga lokal dan UMKM akan mendorong perputaran ekonomi di wilayah terdampak,” kata Junaidi.

Selain mengusulkan program pemulihan hunian, Apersi juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Sumatra. Pada 3 Desember 2025, organisasi tersebut menyalurkan donasi senilai Rp200 juta dalam bentuk makanan dan pakaian ke lokasi bencana.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 Desember 2025, selain 1.068 korban meninggal, bencana ini juga mengakibatkan sekitar 7.000 orang luka-luka dan 190 orang masih dinyatakan hilang.

BNPB mencatat, banjir dan longsor tersebut merusak 147.236 rumah, 1.600 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung perkantoran, serta 145 jembatan. (Z-10)