PLTU Batu Bara Diaktifkan Kembali dalam RUPTL 2025-2034

DALAM Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah kembali merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara pada periode 2029 hingga 2033. Sementara itu, tidak ada penambahan proyek PLTU yang dijadwalkan pada rentang tahun 2026 hingga 2028. Secara keseluruhan, hingga tahun 2033, total kapasitas tambahan PLTU yang direncanakan mencapai 6,3 gigawatt (GW).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan penyusunan RUPTL mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan ekspansi industri hilirisasi nasional. Hilirisasi yang semakin masif membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau.

"Saat ini, sebagian besar kebutuhan listrik sektor hilirisasi masih bergantung pada PLTU," ujarnya dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025-2034 di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/5).

Baca juga :  Antisipasi Penurunan Cadangan Batu Bara, PLN EPI Kaji CBF bagi PLTU

Menteri ESDM juga menekankan saat ini terdapat pergeseran dalam konsensus global terkait netralitas karbon (net zero emission/NZE). Negara pendonor yang sebelumnya menjadi penggagas utama Kesepakatan Paris, seperti Amerika Serikat, justru telah menarik diri dari komitmen tersebut.

Ironisnya juga, sebagian negara yang masih menyatakan pentingnya transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) justru tetap meminta kontrak pasokan batu bara dari Indonesia.

"Lalu, kenapa mereka memaksa kita untuk tidak harus pakai batu bara?" katanya.

Baca juga : Komitmen Kurangi Emisi, PLN Batalkan Kontrak 13,3 Gigawatt PLTU Batu Bara

Terkait wacana percepatan pensiun PLTU, Menteri ESDM menyatakan langkah tersebut memerlukan dukungan pendanaan yang jelas dan konkret. Dia menyoroti bantuan internasional seperti yang dijanjikan Bank Dunia masih belum terlihat, sementara teknologi energi bersih justru dibarengi dengan biaya dan bunga yang tinggi.

Pemerintah pun, lanjutnya, tidak ingin membebani masyarakat atau terus-menerus memberikan subsidi tanpa dukungan donor yang adil.

"Bank Dunia yang katanya mau kasih ke Indonesia, kasih dong. Jangan minta pensiun PLTU, tapi bunganya mahal, teknologi mahal. Yang jadi beban siapa? masa mengorbankan masyarakat kita," pungkasnya.

Baca juga : PLN akan Gunakan Green Ammonia Sebagai Alternatif Pengganti Batu Bara

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai kehadiran proyek PLTU sebagai hal yang realistis dan tak terhindarkan. Menurutnya, PLTU saat ini masih menjadi opsi paling viable atau layak untuk memenuhi kebutuhan listrik dengan harga kompetitif.

"PLTU Batu bara itu menyediakan permintaan listrik dengan harga yang kompetitif. Kita masih belum memiliki EBT yang benar-benar kompetitif untuk menggantikan PLTU,” ujarnya.

Yayan juga menegaskan idealnya EBT dapat berfungsi secara optimal dalam jaringan baseload, meskipun pada kenyataannya masih bersifat intermiten. Namun, saat ini Indonesia masih mengandalkan sumber energi yang tersedia, dan faktanya hanya memiliki batu bara untuk mencapai keterjangkauan energi (energy affordability).

Baca juga : Pemerintah Diminta Tentukan Prioritas PLTU yang Bisa Dipensiunkan

Bahkan, kata Yayan, negara-negara maju seperti Uni Eropa juga mengalami tantangan dalam transisi energi, meskipun mereka kurang menekankan pada energi nuklir.

"Uni Eropa juga sekarang carut marut soal transisi energi, meskipun mereka tidak terlalu mengandalkan energi nuklir," pungkasnya.

Pengamat energi dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa menyampaikan penghapusan batu bara dari sistem ketenagalistrikan nasional bukanlah perkara mudah. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan kebutuhan listrik yang tinggi, sementara kapasitas pengembangan energi terbarukan belum mampu mengimbangi.

Dia menilai pemerintah bersikap realistis dengan menyesuaikan langkah transisi energi sesuai dengan kemampuan dan kondisi aktual di lapangan.

"Pemerintah lebih realistis dan menyesuaikan dengan kemampuannya," ucapnya.  (H-3)