PHK Massal di Industri Tekstil: Legislator Desak Pembatasan Impor dari Tiongkok

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil yang semakin meluas di berbagai daerah. Menurutnya, salah satu penyebab utama kondisi ini adalah membanjirnya barang impor, baik legal maupun ilegal, yang membuat produk tekstil dalam negeri sulit bersaing.

"Kami menerima banyak laporan soal PHK di industri tekstil, terutama di daerah-daerah dengan pabrik padat karya. Penyebabnya jelas, banyak barang impor, baik yang legal maupun ilegal, masuk ke pasar kita sehingga produksi dalam negeri tidak bisa bersaing," ujar Yahya usai pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (13/3/2025).

Ia menegaskan DPR RI telah berulang kali meminta pemerintah, lintas kementerian, untuk berkolaborasi dalam membatasi masuknya barang impor ilegal, terutama dari Tiongkok.

Baca juga : Tutup Masa Sidang DPR, Puan Soroti Isu PHK Massal hingga Pilkada

"Kita sudah berkali-kali memprotes agar lebih tegas lagi dalam mengendalikan impor barang tekstil. Kalau terus dibiarkan, industri dalam negeri akan semakin terpuruk dan angka PHK bisa terus meningkat," tegasnya. 

Meskipun di Batam sendiri tidak ditemukan kasus PHK massal karena industri di kota tersebut lebih banyak bergerak di sektor elektronik, Yahya tetap menekankan ancaman PHK di sektor tekstil harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin luas.

"Di Batam tidak ada PHK karena di sini industrinya lebih banyak berbasis elektronik. Tapi di daerah lain, khususnya yang memiliki banyak pabrik tekstil, kondisinya mengkhawatirkan. Kalau tidak segera dibatasi, maka industri lokal bisa mati," tambahnya.

Dengan semakin tingginya tekanan terhadap industri tekstil nasional, DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam membatasi impor barang tekstil dan memperkuat kebijakan proteksi industri dalam negeri agar tidak terus tergerus oleh produk luar. (RO/Z-2)