Golkar Dukung Penuh Rencana Bahlil Lahadalia Tata Ulang Distribusi Solar Subsidi

Partai Golkar mendukung penuh rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ingin menata ulang sistem distribusi solar bersubsidi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan langkah itu memang diperlukan guna memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Idrus menjelaskan, dalam rapat kerja nasional (Rakernas) DPP Partai Golkar, Bahlil telah menyampaikan komitmennya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Itulah sebabnya Bung Bahlil Lahadalia mengambil kebijakan bahwa setelah mengatur, menata pendistribusian elpiji 3 kg, akan dilanjutkan dengan penataan tentang BBM utamanya dengan solar subsidi," kata Idrus saat menghadiri acara pelantikan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (11/2).

Baca juga : Bahlil akan Tertibkan Distribusi Solar Subsidi, Golkar: Untuk Kepentingan Rakyat

Idrus menjelaskan bahwa Bahlil sangat memahami, untuk melakukan penataan, pasti akan mendapatkan reaksi dari berbagai pihak.

"Meskipun beliau sendiri mengakui bahwa mungkin nanti ada juga reaksi tetapi itu bukan persoalan," ujarnya.

Namun, dia menegaskan bahwa Bahlil telah menunjukkan sikap patriotismenya ketika pelarangan pengecer menjual elpiji 3 kg mendapatkan penolakan. Menurut Idrus, Bahlil merupakan sosok pemimpin yang bertanggung jawab tidak melempar kepada pihak lain.

Baca juga : Bahlil Beri Sinyal Fahri Hamzah Gabung Golkar

"Beliau sudah menunjukkan dengan jiwa patriotismenya, dengan nasionalismenya untuk kepentingan rakyat apapun resikonya akan dihadapi. Ya itu Pak Bahlil sudah seperti itu tanggung jawab tidak melempar kepada yang lain," tegasnya.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa Bahlil juga sudah menginstruksikan seluruh kader Partai Golkar yang membantu di Kabinet Presiden Prabowo agar menginventarisir persoalan masyarakat sesuai tugasnya masing-masing.

"Karena apapun kebijakan yang kita ambil Harus orientasinya kepada rakyat. Tuntutan rakyat harus dipenuhi dan ini menjadi instruksi kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," tandas Idrus. (Z-11)