Bahlil akan Tertibkan Distribusi Solar Subsidi, Golkar: Untuk Kepentingan Rakyat

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berencana menata ulang distribusi solar subsidi guna memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan kebijakan tersebut diambil bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan di segala bidang.

Idrus menjelaskan, dalam rapat kerja nasional (Rakernas) DPP Partai Golkar, Bahlil telah menyampaikan komitmennya menindaklanjuti arahan Prabowo. Menurutnya, penataan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan karenanya harus ditindaklanjuti.

"Itulah sebabnya Bung Bahlil Lahadalia di samping ya dirinya selaku menteri ESDM telah mengambil kebijakan bahwa setelah mengatur, menata pendistribusian gas melon (elpiji 3 kg) ini akan dilanjutkan dengan penataan tentang BBM utamanya dengan solar," kata Idrus saat menghadiri acara pelantikan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Baca juga : Pengamat: Gibran Butuh Golkar sebagai Kendaraan Politik

Idrus menjelaskan bahwa Bahlil memahami bahwa untuk melakukan penataan bakal mendapatkan reaksi dari berbagai pihak. Namun, Bahlil diklaim tak mempersoalkan.

"Meskipun beliau sendiri mengakui bahwa mungkin nanti ada juga reaksi tetapi itu bukan persoalan," ujar Idrus.

Namun, dia menegaskan bahwa Bahlil telah menunjukkan sikap nasionalisme dan patriotismenya ketika pelarangan pengecer menjual elpiji 3 kg mendapatkan penolakan. Menurut Idrus, Bahlil merupakan sosok pemimpin yang bertanggung jawab tidak melempar kepada pihak lain.

Baca juga : Usulan Skema Pengalihan Subsidi BBM sudah di Meja Presiden

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa Bahlil juga sudah menginstruksikan seluruh kader Golkar yang membantu di Kabinet Presiden Prabowo agar menginventarisir persoalan masyarakat sesuai tugasnya masing-masing.

"Karena apapun kebijakan yang kita ambil Harus orientasinya kepada rakyat. Tuntutan rakyat harus dipenuhi dan ini menjadi instruksi kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," ungkap Idrus. (Z-9)