RUU BUMN Disahkan, DPR Yakin Daya Saing BUMN Semakin Optimal

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) BUMN resmi disahkan pada Selasa (4/2) oleh DPR RI. Regulasi itu diharapkan mampu mendorong BUMN lebih maksimal lagi dalam menjalankan program-program bisnisnya.

"Melalui UU BUMN ini kami berharap daya saing BUMN juga akan lebih optimal lagi," kata Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto dalam keterangan yang diterima, Kamis (6/2).

Firnando menegaskan seluruh proses RUU BUMN telah dilakukan sesuai prosedur. Mulai dari perencanaan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, hingga pengundangan.

"Melibatkan partisipasi publik, bahkan ada lima profesor yang kita undang untuk memberikan saran dan masukan terkait RUU BUMN. Adapun lima Profesor yang kami undang di antaranya adalah Prof. Dr. Yetty komalasari Dewi dari Universitas Indonesia (UI), Prof.Dr.Drs. Paripurna P. Sugarda dari FH UGM, Prof.Didik J. Rachbini dari (FEB UI ), Dr.Yuli Indrawati dari (FH-UI) dan Dr. Toto Pranoto sebagai Senior Consultant, Lembaga Management FEB UI," ungkap Firnando.

Mengenai badan baru yang masuk dalam UU BUMN yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (BPI Danantara), Firnando menjelaskan, badan tersebut didesain guna mengkonsolidasikan dividen dari seluruh BUMN.

"BPI Danantara bertugas mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi dari seluruh BUMN. Badan ini juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden nantinya," ungkap Firnando.

Panja RUU BUMN telah menyetujui sebanyak 2.382 daftar inventaris masalah (DIM) tetap atau sama dengan UU BUMN sebelumnya, dan 11 DIM perubahan. Setelah pengesahan undang-undang tersebut, tinggal menunggu teken dari Presiden Prabowo Subianto. "Tinggal ditandatangani Presiden," imbuh Firnando. (P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal