Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyebut gini ratio mengalami kenaikan menjadi 0,381 pada September atau naik dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 0,379.
Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar mengatakan, kenaikan gini ratio sebesar 0,02 poin itu mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan yang makin buruk.
"Walau naik tipis, kenaikan gini ratio menandakan upaya pemerataan kesejahteraan berjalan lambat, bahkan mungkin mengalami kemunduran. Implikasinya juga berpotensi memperburuk masalah sosial dan ekonomi," katanya saat dihubungi, Rabu (15/1).
Gini ratio yang dilaporkan oleh BPS, sambungnya, memiliki keterbatasan dalam mengukur ketimpangan sebenarnya, terutama karena melibatkan kelompok orang superkaya yang jumlahnya tak mencapai 1%.
"Data BPS cenderung menggunakan survei rumah tangga yang tidak dapat sepenuhnya menangkap akumulasi kekayaan para triliuner, yang biasanya menyimpan asetnya dalam bentuk properti, saham, atau kekayaan di luar negeri," ungkap Media.
Dengan demikian, ia menilai ketimpangan yang terjadi sebenarnya jauh lebih besar dari data yang dilaporkan BPS.
Ia pun menyampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga ketimpangan di masyarakat agar tidak semakin lebar. Di antaranya adalah penguatan regulasi perpajakan, menyetop rencana penurunan tarif pph badan, perubahan regulasi perpajakan terkait pajak properti agar menyasar lebih banyak triliuner, perumusan pajak kekayaan dan dan pajak windfall batu bara, serta pajak ekspor batu bara. (Fal/E-2)
Alokasi untuk bantuan dan perlindungan sosial masyarakat terus menyusut, sementara alokasi untuk kesejahteraan pejabat justru meningkat.
JPPI mengatakan bahwa wacana kenaikan gaji untuk guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN yang lulus PPG dan yang telah lulus sertifikasi merupakan kebijakan yang salah sasaran.
KOTA Bandung kembali mencatatkan peran strategis di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bandung.
BPS menerapkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai upaya dalam menyelaraskan sistem perizinan usaha
Bahkan setelah data dipublikasikan, proses belum berhenti karena masih ada tahap evaluasi untuk memastikan kualitas dan perbaikan.
INFLASI yang terjaga dalam rentang toleransi dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
BPS mencatat produksi gula 2025 naik jadi 2,67 juta ton, konsumsi rumah tangga turun, namun Indonesia masih bergantung pada impor 3,93 juta ton.
BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi DI Yogyakarta tengah mematangkan persiapan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026, untuk menangkap pergeseran struktur ekonomi DIY.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved