Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida Suwandi Budiman memperkirakan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di tahun depan akan mengerek inflasi sebesar 0,2 persen. Perhitungan tersebut didapat dari data Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, yang mana barang-barang mewah yang akan dikenakan PPN 12 persen memiliki bobot 52,7 persen dari keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK).
PPN 12 persen berlaku untuk produk premium di kelompok bahan makanan, pendidikan, kesehatan dan listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (VA). Sementara, pemerintah membebaskan PPN terhadap barang dan jasa, termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan lainnya.
"Kita pakai data SBH 2022, ternyata jumlahnya 52,7 persen dari bobotnya di basket IHK. Kemudian, baru kita hitung bagaimana dampaknya kepada inflasi. Hitungannya ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%," ungkapnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Desember, Rabu (18/12).
Kendati demikian, Aida menilai proyeksi penambahan inflasi tersebut tidak signifikan. Menurutnya, pengaruh inflasi bukan hanya dari faktor kebijakan penaikan 1 persen PPN. Seperti, faktor dari penurunan harga komoditas global, tekanan geopolitik global dan lainnya. Dengan demikian, pihaknya optimistis inflasi ke depan masih terjaga di kisaran target BI yakni 2,5 plus minus satu persen.
"Apakah penambahan 0,2 persen ini besar? Jawabannya tidak. Karena hasil perhitungan kami, inflasi akan sedikit di atas dari 2,5 plus minus satu persen. Itu bisa terjadi karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, kan tidak hanya satu," ungkapnya.
Aida menegaskan Bank Indonesia akan berupaya melakukan konsistensi penguatan strategi operasi moneter pro-market dalam mengarahkan ekspektasi inflasi terjaga 2,5 plus minus satu persen.
Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter pro-market.
"Dan yang paling penting juga sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia di pusat maupun di daerah, sehingga kita bisa menjaga inflasi," pungkasnya. (H-3)
Dampak pembebasan PPN sangat strategis bagi berbagai sektor, terutama dalam menekan biaya logistik nasional.
PENGURUS organisasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen
Budi menilai kenaikan PPN 12% terhadap barang mewah menjadi kado tahun baru dari Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit memberikan catatan atas keputusan pemerintah yang memberlakukan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 terhadap barang dan jasa mewah.
KEPUTUSAN pemerintah mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang hanya diterapkan untuk barang mewah kerumitan dari sisi administrasi bagi pengusaha
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan bahwa upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, BI menilai dampak kenaikan harga komoditas global terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi domestik masih terkendali.
Sejumlah ekonom memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026.
INFLASI yang terjaga dalam rentang toleransi dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kebijakan mempertahankan subsidi merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
Lonjakan harga minyak global hingga US$100 per barel tekan APBN Indonesia. Pakar soroti dilema subsidi, inflasi, dan potensi perlambatan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved