Pemerintah terus Tarik Uni Eropa untuk Investasi di Indonesia

Indonesia membuka lebar-lebar pintu investasi bagi penanam modal asing untuk berinvestasi. Itu didasari pada kebutuhan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengurangi daftar negatif investasi di dalam negeri. 

Demikian disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 bertajuk Bridging Horizons: European Investment and Indonesia's Path to a Sustainable Future, Jakarta, Senin (9/12).

"Kita revisi daftar negatif investasi kita sejak 2020, akhir 2021, 2022. Dari semula 100 lebih industri yang tidak boleh dimasuki asing sekarang, sekarang hanya tinggal 6 industri yang tidak boleh dimasuki asing," ujarnya. 

Baca juga : Pemerintah Bentuk EU Desk untuk Sambut Investasi Uni Eropa

Indonesia, sambung Rosan, di saat yang sama juga terus memperbaiki regulasi yang mendukung arus investasi asing masuk ke Tanah Air. Beragam aturan disederhanakan guna memudahkan penanam modal asing berinvestasi di dalam negeri.

Itu dilakukan lantaran penanaman modal di Indonesia belum begitu optimal. Porsi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih berkisaf 25%. Padahal Indonesia memiliki banyak sektor potensial untuk disentuh oleh investor asing.

"Sekarang dalam investasi kita, tidak hanya investasi, tetapi juga hilirisasi. Hilirisasi adalah industri yang bernilai tambah. Nilai tambah pada akhirnya adalah bagaimana kita dapat menciptakan industrialisasi di Indonesia," jelas Rosan. 

Baca juga : 50 Perusahaan Asal AS Dijamu Makan Prabowo

Dari pemetaan yang dilakukan pemerintah, setidaknya terdapat 28 komoditas yang potensial dilakukan penghiliran dan menarik menjadi tujuan investasi. Sebanyak 28 komoditas itu juga diharapkan mampu mengiringi perjalanan Indonesia mencapai visi Indonesia Emas di 2045.

Setidaknya dalam lima tahun ke depan, kata Rosan, pemerintah memprioritaskan lima hingga enam komoditas untuk dilakukan penghiliran dan ditawarkan kepada para pemodal asing. "Kami akan memilih lima atau enam industri yang berpotensi, dan juga pada saat yang sama, akan berdampak besar pada ekonomi dan masyarakat kita," tuturnya. 

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi mengungkapkan, target pemerintah Indonesia yang menginginkan pertumbuhan ekonomi di angka 8% bukan sesuatu yang mustahil. Sejumlah negara di Asia pernah mencapai angka tersebut, dan tak tertutup kemungkinan bagi Indonesia. 

Baca juga : Indonesia Ajak Uni Eropa Manfaatkan secara Optimal Energi Terbarukan

Investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dan integrasi dalam rantai nilai global, sebut Denis, merupakan elemen kunci dari pencapaian tersebut. "Kita semua menyadari bahwa FDI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan manufaktur yang berfokus pada industri berorientasi ekspor berkat transfer teknologi," kata dia.

Namun menurutnya itu perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas ekonomi guna memberi dampak pada lapangan kerja. Sebagian besar negara OECD, misalnya, sekitar 1% perusahaan dapat mempekerjakan sekitar 40% tenaga kerja dari satu negara.

Sementara di Indonesia, mayoritas tenaga kerja terserap ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Denis menilai hal itu perlu diubah demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. 

Sedangkan Ketua EuroCham Francois de Maricourt menyatakan, semua anggaota EuroCham berkomitmen mendukung target Indonesia untuk memiliki angka pertumbuhan 8%. 

"Kami sepenuhnya mendukung pemerintah dalam membantu meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia yang dapat menarik lebih banyak FDI, terutama dari perusahaan-perusahaan Eropa. Jadi saya benar-benar berpikir bahwa ini adalah waktu yang sangat tepat. Ada banyak peluang di Indonesia. Indonesia akan terus menjadi salah satu mesin pertumbuhan suatu kawasan," ucap Francois. (Z-11)