Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan rencana untuk menyatukan berbagai aturan terkait kebudayaan ke dalam satu Undang-Undang (UU) yang disebut Omnibus Law Kebudayaan. Regulasi itu akan mulai dirumuskan tahun depan.
"Nanti kita akan buat timnya. Ini kan kementerian baru. Jadi kami akan menghimpun, mungkin tahun depan kita mulai dudukkan," kata Fadli di kantornya, Jakarta, Senin (4/10).
Ia mengaku saat ini pihaknya masih sibuk mengurus penyusunan struktur organisasi dan tata kerja.
"Bahkan pejabat-pejabatnya saja belum ada. Mungkin tahun depan kita akan mulai merintis untuk membicarakan Omnibus LawKebudayaan," imbuhnya.
Fadli memandang perlu membuat Undang-Undang Kebudayaan menjadi satu kesatuan yang besar. Pasalnya, saat ini regulasi terkait kebidayaan teralu banyak dan saling tumpang tindih.
"Sekarang ada Undang-Undang Permuseuman. Undang-Undang Musik mungkin nanti ada lagi yang mau mengusulkan. Namun kalau kita ada satu Omnibus Law Kebudayaan, kita bisa menghimpun semuanya di dalam satu undang-undang itu supaya lebih simpel," pungkasnya. (Z-11)
Fadli Zon menegaskan bahwa pandangannya tidak dimaksudkan untuk membelokkan sejarah, melainkan berdasarkan kajian yang ia lakukan.
Kebijakan mempertahankan subsidi merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
Pendekatan terhadap bahasa daerah perlu bergeser dari pola pelestarian pasif menuju revitalisasi yang lebih aktif.
Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada masa Presiden B. J. Habibie telah menyimpulkan secara tegas adanya kekerasan seksual dalam peristiwa tersebut.
Sejarawan Ita Fatia Nadia tegaskan perkosaan massal 1998 adalah fakta, desak PTUN nyatakan Fadli Zon keliru. Kesaksian korban menguatkan bukti.
Saat ini tim terkait penulisan buku tersebut yang rencananya juga akan dihadirkan dalam bentuk e-book itu, masih menyelesaikan urusan teknis
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved