Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, mengungkapkan bahwa ada penolakan dari satu kementerian terkait dengan konsep Family Office.
Merespon hal tersebut, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyebut bahwa perbedaan pandangan antar kementerian terkait dengan kebijakan yang akan diterapkan bukan hanya satu atau dua kali terjadi.
"Ya saya melihat memang ada ketidaksamaan visi di pemerintahan terkait dengan berbagai kebijakan publik. Bukan hanya satu kali ini saja sebenarnya kasus perbedaan pandangan ini terjadi. Efektivitas koordinasi internal patut dipertanyakan jika kondisi ini bukan hanya terjadi satu dua kali," kata Huda saat dihubungi, Sabtu (12/10).
Baca juga : Luhut soal Family Office: Uang Orang Tajir Nangkring di Indonesia
Lebih lanjut, Huda menilai bahwa menteri yang menolak konsep Family Office tersebut justru lebih realistis dan mempunyai pandangan yang lebih luas. Sebab, ada faktor-faktor tertentu yang perlu diperhatikan apabila Indonesia ingin menjadi ladang investasi bagi para investor, salah satunya melalui konsep Family Office.
"Ada faktor lainnya yang membuat investor tidak berkenan, seperti faktor politik, kepercayaan, dan birokrasi. Kemudian, faktor suku bunga repatriasi aset yang tinggi membuat suku bunga kredit yang disalurkan pun juga tinggi. Akibatnya cost of investment juga tinggi, menyebabkan meningkatkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) meningkat dalam beberapa tahun terakhir," terang Huda.
Maka dari itu, Huda menegaskan bahwa konssp Family Office sebaiknya tidak perlu diberlakukan oleh Indonesia. Pasalnya, uang senilai US$200 miliar yang nantinya masuk ke dalam Family Office seperti apa yang diharapkan Luhut tidak akan mengerek investasi.
"Jadi saya rasa, masuknya uang repatriasi melalui Family Office tidak akan mengerek investasi. Yang Luhut sampaikan menghasilkan peneriman hingga US$200 miliar itu bukan ke negara, tapi hanya diparkirkan saja," tandasnya. (Z-9)
PENGAMAT politik Ray Rangkuti mengingatkan para menteri agar kembali pada khittah sebagai pelayan rakyat dan tidak menjadikan jabatan sebagai batu loncatan ambisi politik pribadi.
Secara fungsi, keterlibatan aktif Teddy dalam membangun koordinasi adalah langkah yang sah dalam mendukung kerja-kerja eksekutif.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Danantara tengah menggarap proyek-proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai US$26 miliar atau setara Rp450,42 triliun (kurs Rp17.324 per dolar AS).
Data terbaru menunjukkan bahwa sektor hilirisasi menjadi kontributor signifikan dengan nilai investasi mencapai Rp147,5 triliun.
Pemerintah menyerap dana Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) dengan total penawaran masuk mencapai Rp74,95 triliun.
Upaya memperluas literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri.
Di tengah dinamika pasar keuangan, kolaborasi antara manajer investasi dan perbankan menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi yang aman.
KBRI Warsawa gelar forum bisnis di Krakow dan Łódź untuk dorong investasi, perdagangan, dan kerja sama tenaga kerja Indonesia-Polandia jelang IEU-CEPA 2027.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved