Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung Baznas dalam menggali potensi zakat di tanah air.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas 2024 yang berlangsung di Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang kuat.
Baca juga : Kepala Daerah Diminta Dorong Masyarakat Tunaikan Zakat
"Kita beruntung bahwa zakat sudah dikelola, sudah ada undang-undangnya sejak tahun 2011, dan peraturan pemerintah tahun 2014. Namun, potensi zakat di Indonesia masih perlu digali lebih dalam," jelasnya.
Menteri Tito menambahkan bahwa Kemendagri siap memberikan dukungan optimal agar Baznas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia juga menjelaskan beberapa langkah konkret yang telah diambil Kemendagri untuk mendukung Baznas.
"Kemendagri saat ini telah memperkuat kelembagaan Baznas, yang kini hadir di 34 provinsi dan hampir 514 kabupaten/kota. Namun, kinerja masing-masing daerah masih bervariasi, tergantung pada teamwork di masing-masing daerah," ujarnya.
Baca juga : 70% Masyarakat Berzakat dari Kelas Menengah dan Milenial
Kemendagri juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan laporan perkembangan Baznas setiap triwulan. Selain itu, untuk memperkuat kelembagaan, Kemendagri telah memperluas jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemanfaatan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang akan membantu dalam mendata jumlah umat Islam di setiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa.
"Data ini sangat penting untuk memastikan penyaluran zakat tepat sasaran," imbuhnya.
Baca juga : Digitalisasi Mutlak Harus Dilakukan Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia
Tito juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Kemendagri dan Baznas, serta berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan. "Terima kasih kepada Baznas yang telah berkolaborasi dalam program untuk daerah perbatasan, dan kami berharap program ini terus berjalan," tutupnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Baznas RI Noor Achma; Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, serta jajaran pimpinan Baznas.
Rakornas Baznas 2024 sebelumnya dibuka oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara. Acara ini berlangsung selama tiga hari, dari 25-27 September 2024, dihadiri oleh 1.200 peserta yang berasal dari Pimpinan Baznas se-Indonesia, dengan mengusung tema Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam rangka Sukses Astacita. (Z-10)
Selain santunan kepada keluarga korban meninggal dunia, Baznas juga memberikan bantuan kepada korban terdampak lainnya.
Melalui dana zakat, Baznas akan terus berkomitmen mendukung gagasan-gagasan dan cita-cita anak muda yang berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
Baznas melalui tim Rumah Sehat Baznas bergerak cepat merespons kecelakaan kereta Bekasi yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line, Senin malam (27/4).
Dengan dukungan Baznas, kini Lestari secara konsisten meraup pendapatan Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per hari, bahkan melonjak Rp10 juta pada periode Lebaran.
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Bidang Distribusi dan Pemberdayaan Idy Muzayyad, bersama Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melalui Program Lumbung Pangan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses panen raya, dengan potensi hasil mencapai 400 ton jagung.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved