The Fed Pangkas Suku Bunga, Rupiah Bisa Menguat ke Level Rp15.000

Bank DBS memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan menguat seiring rencana penurunan suku bunga kebijakan Amerika Serikat (AS) atau fed funds rate/FFR. Rencananya Bank Sentral AS atau The Fed bakal lebih cepat memangkas suku bunga pada September nanti.

Equities Specialist DBS Group Research Maynard Arif mengungkapkan ekspektasi pasar terkait pemangkasan suku bunga oleh The Fed diprediksi mendorong pelemahan dolar AS. Hal itu berdampak pada penguatan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Dengan penurunan suku bunga The Fed, kita harapkan dolar akan melemah sehingga rupiah menguat. Di tahun ini, tren penguatan rupiah mungkin masih di kisaran Rp16 ribuan per dolar AS," ujar Maynard dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (6/8).

Baca juga : Harapan Pengusaha terhadap BI Rate dan Kurs Rupiah

IA menuturkan, dengan pertimbangan The Fed yang bakal memangkas suku bunga hingga empat kali, akan membuat rupiah menguat lebih tajam hingga ke level Rp15 ribuan per dolar AS di tahun depan.

"Kalau The Fed terus menurunkan suku bunga, maka kita harapkan penguatan rupiah masih bisa berlanjut sampai di tahun 2025 dan ini bisa mengarah ke level Rp15 ribuan per dolar AS," harapnya.

Maynard menerangkan sejak April hingga Juni, aliran dana investor asing yang ke luar dari pasar modal Indonesia semakin deras terutama di aset surat utang. Ini karena masih menunggu penurunan FFR. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), dari awal tahun hingga 27 Juni 2024, nonresiden atau investor asing yang jual neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp36,46 triliun, lalu jual neto di pasar saham sebesar Rp9,78 triliun dan beli neto Rp123,21 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Namun, dengan rencana penurunan suku bunga The Fed, diyakini mengubah sentimen investor.

"Ketika ekspektasi market berubah mengenai kebijakan suku bunga The Fed, investor akan kembali lagi masuk ke pasar Indonesia pada semester II ini, baik di saham maupun surat utama pemerintah," jelas Maynard.